PARINGIN,KORANBANJAR.NET –Revolusi Industri 4.0 di sektor kehutanan menjadi tantangan tersendiri bagi jajaran rimbawan di banua. Market e-comerce menjadi kewajiban untuk para produsen dalam memasarkan produk. Karena itu, aparat Dinas Kehutanan Kalsel tak boleh ketinggalan dalam menerjemahkan revolusi tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, DR Hanif Faisol Nurofiq, saat memberikan arahan usai buka puasa bersama dengan jajaran KPH Balangan, KPH Tabalong, dan KPH Hulu Sungai, di Paringin, Sabtu (11/05/2019).
“Kita tak boleh ketinggalan dalam menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0. Revolusi ini mensyaratkan perdagangan melalui jalur online. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi. Market-market e-commerce menjadi kewajiban produsen dalam memasarkan produk,” kata Hanif.
Namun, lanjut dia, tentunya bukan jajaran kehutanan yang terjun. KPH tidak boleh ikut berbisnis. Tugas KPH adalah sebagai pengawas regulasi agar tetap sehat dalam persaingan perdagangan produk kehutanan antar produsen. “Apabila kita ikut-ikutan sebagai pemain, tentunya akan bikin kacau karena tidak ada yang bertugas sebagai pengawas,” ujarnya.
Ia mengemukakan, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menjadi prioritas yang harus dikembangkan. Namun hasil hutan berupa kayu harus terus dijaga, karena tidak mungkin hutan menghasilkan HHBK apabila pohon-pohonan (kayu) tidak ada. “Untuk itu, revolusi hijau harus terus kita galakkan,” tegasnya.
Menurutnya, hutan-hutan Pegunungan Meratus sangat terkenal sebagai penghasil HHBK. Sehingga menjadi pekerjaan bagi KPH-KPH di wilayah kerjanya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam mengembangkan HHBK unggulan.
“Jangan sampai HHBK unggulan di tempat tersebut cuma menjadi bahan baku yang kemudian malah diklaim oleh industri di tempat lain,” pesannya.