Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Koran Banjar
DPRD Kalsel

Komisi IV Adopsi Keberhasilan Adaro Foundation Dalam Penanganan Stunting

Avatar
454
×

Komisi IV Adopsi Keberhasilan Adaro Foundation Dalam Penanganan Stunting

Sebarkan artikel ini
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM Lutfi Saifuddin. (Foto: Koranbanjar.net)
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, HM Lutfi Saifuddin. (Foto: Koranbanjar.net)

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan mengadopsi keberhasilan Yayasan Adaro Bangun Negeri atau Adaro Foundation dalam penanganan gangguan pertumbuhan anak atau stunting.

BANJARMASIN, koranbanjar.net Kepada media ini, Rabu (29/3/2022) di Banjarmasin, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin mengungkapkan alasan mengenai hal tersebut.

Advertisement
Koran Banjar
Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Berawal dari menurun drastisnya angka stunting di Kalimantan Selatan terutama di Kabupaten Tabalong berdasarkan data Survei Indonesia.

“Ini merupakan prestasi luar biasa,” ucap Lutfi Saifuddin.

Lanjutnya, adapun menurunnya angka stunting di Kabupaten Tabalong ini buah dari upaya Adaro Foundation juga merupakan program CSR PT Adaro Indonesia untuk menekan angka stunting di Tabalong.

Untuk itu kata Politisi Partai Gerindra Kalsel ini, Komisi IV DPRD Kalsel bidang kesehatan berdiskusi bahkan belajar bagaimana program-program yang sudah dijalankan oleh Adaro Foundation dalam menekan angka stunting.

“Sehingga kita bisa mengadopsinya termasuk di Kabupaten Kota lain,” tuturnya.

Selama ini dalam pengamatan Komisi IV, angka stunting di Kalimantan Selatan paling tinggi se Indonesia.

Hal itu terjadi dampak dari pernikahan dini dan Kalsel sendiri adalah provinsi dengan angka pernikahan dini paling tinggi.

Penyebabnya adalah karena faktor ekonomi, budaya dan kepercayaan masyarakat, jika anak perempuan sudah akil baliq segera dinikahkan.

“Kalau menurut saya, akil baliq ini adalah mandiri dan secara fisik maupun mentalnya sudah siap berumah tangga,” ujar Lutfi.

Adapun sebelumnya Komisi IV sudah merencanakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah (Proledga) tentang penanganan stunting.

Namun setelah adanya keberhasilan dari Adaro Foundation maka pihaknya sementara mengurungkan menindaklanjuti Prolegda tersebut.

“Kalau bikin perda kan biaya lagi kan mahal, mending kita belajar kepada yang sudah terbukti berhasil,” ucapnya.

Dirinya berharap langkah Adaro Foundation bisa diikuti oleh 12 kabupaten kota lainnya. (yon)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Protes RUU Anggota Parlemen Menari Perang Prabowo Ajak Puasa 5 Tahun KPK Lelang Barang Koruptor Gus Miftah Meminta Maaf Gus Miftah Ejek Penjual Es Teh