Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan kembali memantau persiapan dan kesiapan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K Tahun 2021.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Sekretaris Komisi I Suripno Sumas melalui WA di Banjarmasin belum lama tadi menjelaskan, kegiatan pemantauan ini dilakukan terhadap persiapan dan kesiapan penerimaan CPNS dan P3K oleh Pemkab HST serta Balangan.
Lanjutnya, Komisi I ingin mengetahui secara pasti persiapan dan kesiapan Pemkab HST dan Balangan dalam hal penerimaan CPNS dan P3K.
“Bumi Murakata HST dengan ibukotanya Barabai dan Bumi Sanggam Balangan ibukotanya Paringin merupakan pemekaran dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel 2003,” kata dia.
Menurut dia, pemantauan itu perlu, karena Komisi I yang juga membidangi kepegawaian menginginkan penerimaan CPNS dan P3K Tahun 2021 di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota berjalan lancar, tidak ada permasalahan mendasar.
“Kalau pun ada kemungkinan permasalahan kecil sekali, dan kami ingin mengetahui bagaimana solusinya,” tutur Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Anggota DPRD Kalsel dua periode asal daerah pemilihan (Dapil) Kota Banjarmasin ini menambahkan, beberapa kabupaten di provinsi sudah menunjukkan kesiapan dalam penerimaan CPNS dan P3K.
Sebagai contoh, Kabupaten Tabalong yang merupakan daerah tetangga “Bumi Sanggam” Balangan, persiapan sudah menunjukkan kesiapan dalam paparan mereka ketika Komisi I DPRD Kalsel kunker beberapa waktu lalu.
Selain mengenai teknis, Pemkab Tabalong juga memaparkan kebutuhan CPNS dan P3K. “Seperti halnya P3K formasi terbanyak untuk guru/tenaga pengajar, lanjut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini.
Suripno berharap persiapan dan kesiapan penerimaan CPNS dan P3K kabupaten/kota lain di Kalsel minimal sama dengan Tabalong.
“Jika memungkinkan lebih baik sehingga semakin meminimalkan kemungkinan terjadi permasalahan,” demikian Suripno Sumas.(yon/sir)
