BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – MenMenjelangyjelang Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2019, kinerja Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan dipertanyakan. Pasalnya, sampai sejauh ini, sosialisasi ke daerah-daerah dinilai belum maksimal.
Kepala Prodi Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Setia Budi kepada wartawan mengatakan, peran KPU menjadi tanda tanya, karena menurutnya KPU belum maksimal melakukan sosialisasi.
“Yang saya amati dan lihat KPU selama ini tidak aktif dalam melakukan mensosialisasi, itu yang belum nampak direkam teman-teman kita di KPU. Bahkan yang ada hanya sibuk dengan sosialisasi Pemilu Presiden,” ujarnya.
Ketika ditanya atas dasar apa dirinya menilai KPU kurang aktif dalam mensosialisasikan kinerjanya kepada masyarakat.
“Kita lihat contohnya, jarang kita melihat media apa yang menyiarkan atau memberitakan, kapan dan di mana KPU melakukan sosialisasi dan sudah berapa persen? Jadi belum maksimal mereka melakukan sosialisasi ke daerah-daerah,” tambahnya.
Hal Ia sampaikan seusai menghadiri diskusi akhir tahun tentang Demokrasi dan Masyarakat Sipil bersama Pakar Hukum Dan Pemerintahan Fisip ULM Fathur Kurnain beserta narasumber lainnya di bidang pemerintahan, yang dilaksanakan di Cafe Upnormal, Jalan Hasan Basri, Kayu Tangi Banjarmasin, Sabtu (29/12/2018).
Sementara itu, terkait dengan money politic Pakar Hikum dan Pemerintahan ULM Banjarmasin, Fathur Kurnain menjelaskan, politik tidak luput dari ekonomi. Menurutnya mustahil tidak menggunakan money politic dalam setiap pertarungan calon pasangan baik legislatif maupun Pilpres.
“Pembagian sembako murah, pengobatan gratis, pembagian kerudung, baju pakaian dan lain-lain yang sifatnya untuk kebutuhan masyarakat kurang sejahtera atau miskin, semua program ini jenisnya money politic,” terangnya.
Ia menyakini pada pemilu 2019 mendatang, strategi money politic akan semakin masif.
Narasumber yang lain bidang Politik dan Pemerintahan Fisip ULM Banjarmasin, Siti Mauliyana juga sedikit memberikan tanggapan mengenai money politic, di mana Ia balik bertanya apakah setiap caleg yang berkampanye dengan menggunakan uang adalah kelak dia duduk di kursi dewan akan melakukan korupsi?
“Kalau kita menilai setiap caleg yang menggunakan politik uang pasti akan korupsi maka kita sudah mengarah pada pikiran prasangka buruk, apakah caleg yang tidak menggunakan modal uang, kelak dijamin tidak akan korupsi?” ucapnya balik bertanya.
Jadi menurut dosen ini, caleg dengan strategi money politic belum tentu korupsi. Sebaliknya, yang tidak memiliki modal kelak apabila dia menduduki jabatan sebagai wakil rakyat, tak dijamin tidak korupsi.
Sementara itu, Ketua KPU Kalsel saat mau dikonfirmasi selalu dalam keadaan sibuk. Baik saat ingin ditemui maupun ketika dihubungi via WhatApps.(all/sir)
