Kemlu: Indonesia Tak akan Tergesa-gesa Akui Pemerintahan Taliban

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (foto: dok VOA Indonesia).

Indonesia tidak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan dan akan terus mengikuti perkembangan proses internal yang sedang berlangsung di negara Asia Tengah itu.

JAKARTA, Koranbanjar.net – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kamis lalu (27/8/2021) mengadakan pertemuan dengan perwakilan Taliban di kantor Biro Politik Taliban di Ibu Kota Doha, Qatar. Dalam pertemuan tertutup tersebut, dia menyampaikan tiga harapan pemerintah Indonesia pada pemerintahan baru Afghanistan yaitu pemerintahan yang inklusif, penghormatan pada hak-hak perempuan, dan memastikan Afghanistan tidak menjadi sarang teroris.

Pertemuan itu terjadi sebelas hari setelah Taliban menguasai Ibu Kota Kabul dan lima hari menjelang tenggat akhir penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Retno tidak menyebutkan siapa petinggi Taliban yang ditemuinya di Doha itu.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah (foto: VOA/Fathiyah)

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada VOA, Minggu (29/8/2021) menjelaskan pemerintah Indonesia tidak akan tergesa-gesa mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan dan akan terus mengikuti perkembangan proses internal yang sedang berlangsung di negara Asia Tengah itu.

“Apakah mereka bisa membangun satu pemerintahan atau satu sistem politik yang inklusif. Tiga hal yang disampaikan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri Retno Marsudi) menjadi catatan penting buat Indonesia dan saya yakin banyak negara juga memiliki pandangan yang serupa. Jadi hal-hal itu kita harapkan bisa tercapai karena itu akan menciptakan kondisi yang lebih menjanjikan bagi perkembangan Afghanistan dari sekarang dan ke depan,” kata Faizasyah.

Tak Otomatis Akui Pemerintahan Taliban

Menurut Faizasyah, kunjungan Retno ke kantor Biro Politik Taliban di Doha tidak otomatis berarti pemerintah Indonesia mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan.

Faizasyah menambahkan membangun komunikasi merupakan sebuah hal yang harus dilakukan dalam menyikapi perkembangan terbaru di Afghanistan.

Apalagi Retno juga sudah banyak berinteraksi dengan Taliban dalam beragam pertemuan membahas proses perdamaian di Afghanistan.

“Pertemuan kemarin adalah bagian dari katakanlah membangun komunikasi untuk mengetahui lebih khusus lagi apa rencana ke depan dari pihak Taliban dan dari sisi lain juga menyampaikan sisi pandangan Indonesia yang kita harapan bisa diperhatian dan diimplementasikan oleh pihak Taliban,” kata Faizasyah.

Faizasyah mengungkapkan pertemuan antara Retno dan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban itu berlangsung lebih dari sejam. Namun dia menolak menjelaskan secara rinci apa saja yang dibahas antara kedua pihak.

Delegasi Taliban ketika berlangsung pembicaraan perdamaian Afghanistan di Doha, Qatar bulan Juli 2021 (foto: dok VOA Indonesia).

Faizasyah menyebutkan Retno menyampaikan harapan pemerintah Indonesia kepada Taliban dan pihak Taliban juga menjelaskan mengenai rencana mereka ke depan dalam memerintah Afghanistan.

Faizasyah mengakui ketiga tuntutan disampaikan Retno dalam pertemuan dengan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban di Doha tersebut juga menjadi harapan masyarakat internasional. Namun dia mengatakan pemerintah Indonesia berharap Taliban tidak lagi seperti dua daswarsa lalu ketika berkuasa untuk pertama kalinya di Afghanistan.

Pengamat: Ada Peluang Pemerintahan Taliban Diterima Masyarakat Internasional

Pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nanto Sriyanto mengatakan Indonesia tidak akan memaknai kemenangan Taliban sebagai bagian dari perdamaian namun dia menilai ada harapan pemerintahan baru Afghanistan di bawah kendali Taliban akan diterima oleh masyarakat internasonal.

Namun ada catatan khusus tentang Taliban ketika berkuasa 20 tahun lalu sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengakui pemerintahan Taliban.

Nanto mengatakan, pemerintah Indonesia sepertinya ingin melihat apakah Afghanistan di bawah Taliban bisa dipercaya menjadi bagian dari komunitas internasional yang bertanggung jawab. Namun Indonesia memahami kebijakan politik luar negeri bebas aktif.

“Dari situ, salah satu cirinya adalah Indonesia tidak takut untuk encari tahu langsung kepada Taliban. Tapi juga Indonesia berpegang teguh kepada nilai-nilai komunitas internasional, seperti menjaga kedamaian di kawasan, bagaimana Taliban memperlakukan warga negaranya sesuai standar katakanlah hak asasi manusia yang berlaku,” ujar Nanto.

Menurut Nanto, pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan perwakilan di kantor Biro Politik Taliban di Doha menunjukkan pemerintah Indonesia berperan aktif untuk mendorong Taliban agar memerintah Afghanistan mengikuti kebiasaan internasional. (koranbanjar/voaindonesia/fw/em)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *