Kembali Senator asal Kalimantan Selatan Habib Zakaria Bahasyim pertanyakan anggaran penanganan dan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kabupaten Banjar saat resesnya ke Kantor Bupati Banjar, Rabu (5/8/2020).
BANJAR, koranbanjar.net –
Ulama sekaligus Pendakwah yang terkenal tegas ini mempertanyakan tentang pelaksanaan penanganan kesehatan, terutama berkenaan dengan penggunaan anggaran sektor kesehatan bagi penanganan pandemi Covid-19, serta upaya promotif dan preventif penanganannya.
Bupati Banjar yang diwakili Mokhammad Hilman selaku Sekda Banjar menjelaskan bahwa saat ini penangan Covid – 19 memang mendapatkan prioritas dalam hal penganggaran dana.
Pasien yang terkontaminasi positif Covid 19 mencapai 603 orang dengan rincian 285 dirawat, 284 sembuh meninggal 34 orang dan 164 taspek.
“Untuk Kabupaten Banjar sendiri dana penanganan Covid 19 sebesar 99 Miliyar, dan sampai bulan ini dana yang terserap mencapai 45 Miliyar” Jelas Hilman.
Di samping hal kesehatan Habib Zakria menanyakan beberapa hal mengenai bantuan sosial khususnya pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Sosial bagi penanganan Covid-19.
Lebih lanjut Sekda membeberkan mengenai apa yang ditanyakan oleh anggota DPD RI, juga pemilik Majelis Taklim Anwarul Mustofa Kalimantan Selatan ini.
Hilman berujar, bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 tidak ada kendala yang signifikan , kabupaten banjar sendiri memberikan bantuan keluarga pasien yang diisolasi terpapar Covid – 19 adalah sebesar 350 ribu, menyesuaikan anggaran daerah Kabupaten Banjar.
“Untuk bantuan sosial sebesar 15 juta bagi pasien meninggal karena Covid, kabupaten banjar hingga kini baru 2 orang yang mendapatkan bantuan tersebut, karena prosesnya lambat,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Banjar mengharapkan adanya rumah sakit rujukan di Kabupaten Banjar, karena Kabupaten Banjar sendiri sampai saat ini masih dalam status zona merah.
Sejak pemerintah menerapkan status darurat kesehatan masyarakat pada 31 Maret 2020 dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai opsi untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah menggelontorkan berbagai program dan kegiatan penanganan dampak
Covid-19 terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.(budi/yon)