Kejati Kalsel kembali didemo LSM dari Forum Rakyat Pembela Bangsa dan Negara (Forpeban) serta Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah Dan Parlemen (KPK-APP). Menyusul penanganan kasus korupsi di Kalsel yang dinilai lamban untuk ditindaklanjuti.
BANJARMASIN, koranbanjar.net –
Aksi demo kembali berlangsung di Banjarmasin, Senin (11/1/2021), yang meminta Kejati Kalsel agar segera menindaklanjuti laporan tentang dugaan korupsi di Kalsel.
Menurut Ketua Forpeban, Din Jaya didampingi Ketua KPK-APP, Aliansyah lewat orasinya mengemukakan, kedatangan pihaknya hanya ingin menanyakan kembali tindaklanjut beberapa laporan kasus dugaan korupsi.
“Kami ke sini cuma ingin mempertanyakan beberapa kasus yang sudah disampaikan. Kenapa tidak diproses secara profesional dan proporsional,” ujar Din Jaya.
Diterangkan, beberapa kasus dugaan korupsi kerap dilaporkan, salah satunya dugaan KKN di Dinas Pertanian Hulu Sungai Tengah (HST).
“Dari data yang kami terima, ada dana Rp 6,1 miliar untuk beli beras bantuan selama Covid 19. Ternyata di lapangan berasnya tidak layak. Masyarakat di sana sudah ribut. Tolong kejaksaan dalam hal ini segera menindaklanjuti,” tegasnya.
Cobalah, sambungnya, Kejati membuka lembaran baru dengan melihat kembali berkas laporan kasus-kasus yang sudah disampaikan.
“Soalnya yang kami sampaikan tidak ada kedengaran berita tindaklanjutnya,” ketus Din Jaya yang diamini Aliansyah
Selain mempertanyakan kasus yang sudah pernah mereka sampaikan, Din Jaya juga melaporkan kasus baru seperti dugaan KKN di Dinas PUPR Kabupaten Balangan.
“Dari data yang kami terima, proyek peningkatan jalan tampang-kandang jaya senilai Rp1,8 miliar yang dikerjakan CV Bumi Kalimantan Perkasa selaku kontraktor pelaksana diduga asal-asalan atau tidak seusai dengan spek,” ungkapnya.
Lanjut, dibeber Din Jaya, pada beberapa titik tertentu ketebalan aspal kurang dari batas minimal 2 cm, selain itu ditemukan pula kerusakan aspal yang retak (craking) berupa retak pinggir keretakan yang terjadi di bahu jalan, retak halus yaitu lebar celah lebih kecil atau sama dengan 3 mm, dan retak kulit buaya, lebar celah lebih besar atau sama dengan 3 mm saling merangkai membentuk serangkaian kotak-kotak kecil yang menyerupai kulit buaya.
Bahkan imbuhnya, terdapat aspal yang hancur atau terkelupas, amblas (distorsi) digenangi air, padahal proyek ini belum terlalu lama selesai dikerjakan.
“Tolong kejaksaan dalam hal ini segera menindaklanjuti,” pintanya.
Di tempat yang sama, Ketua KPK-APP, Aliansyah menimpali banyaknya laporan yang mereka sampaikan ke Kejati Kalsel, akan tetapi laporan tersebut seolah melempem atau tidak ada tindaklanjutnya
“Kami menyampaikan aspirasi ke Kejati Kalsel agar membuka kembali kasus yang sudah pernah kami laporkan, namun sampai saat ini tidak ada satu kasus pun yang diproses secara profesional,’ jelasnya.
Selain itu kasus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin diduga banyak melakukan KKN hampir puluhan milliar lebih.
“Sampai pejabatnya pensiun tidak ada berita apa-apa, pertambangan ilegal, galian c dan masih banyak lagi kasus lainnya”, bebernya.
Menanggapi hal ini jajaran Kejati Kalsel yang menemui Makhpujat SH dan Nanda SH mengatakan, sangat berterimakasih atas laporan para LSM. Namun demikian menurut Mahkpujat bukannya mereka tidak menindaklanjuti, tapi tentunya ada proses yang cukup panjang. Apalagi di situasi pendemi Covid 19 ini.
“Semua laporan yang masuk ada
di laporan elektronik kita, anda juga bisa mengakses dan melihatnya,” ujar Mahkpujat.
Usai menyerahkan laporan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), para pendemo pun membubarkan diri dan berharap laporan mereka ditindaklanjuti aparat Kejaksaan.
Aksi damai yang dikomando Ketua Forpeban Haji Din Jaya dan Ketua Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah Dan Parlemen (KPK-APP) Aliansyah ini dikawal puluhan aparat dari Kepolisian. (yon/sir)
