MARABAHAN, KORANBANJAR.NET – Masih ingat dengan aksi demo yang dilakukan ratusan pegawai Kemenag Kabupaten Barito Kuala, yang menuntut kepemimpinan Kepala Kemenag Rusmadi segera dibekukan? Nah, terkait dengan persoalan tersebut, salah satu kekecewaan para pegawai Kemenag Batola adalah Kepala Kemenag Batola melakukan mutasi kepada sebagian pegawai setempat tanpa alasan yang jelas.
Hal ini sepertinya mendapat reaksi yang cukup keras dari Ketua LSM Parlemen Jalanan, Badrun Ain Sanusi Al Afif.
“Sebetulnya, setiap pimpinan sah-sah saja kalau ingin melakukan mutasi terhadap bawahan atau anak buahnya. Tetapi harus dilakukan dengan berbagai pertimbangan, antara lain, harus betul-betul sesuai prosedur. Lebih penting, tidak boleh ada unsur suka atau tidak suka. Kalau seandainya kebijakan mutasi diwarnai unsur suka dan tidak suka, itu namanya tidak profesional,” ungkap Badrul.
Lebih tegas Ketua LSM yang terbilang sangat vokal mengkritisi berbagai persoalan di Kalimantan Selatan ini menambahkan, setiap lembaga, wajar melakukan mutasi terhadap para pegawainya. Tetapi, salah satu pertimbangan lain, keputusan mutasi itu harus dilaksanakan secara bijaksana.
“Secara prosedur, sebelum melakukan kebijakan mutasi perlu adanya sebuah analisis. Misalnya, apakah mutasi memang mendesak dilakukan atau tidak. Nah, dalam mutasi yang baru saja dilaksanakan pada tubuh Kemenag Batola ini, saya menduga analisis mutasi ini tidak sepenuhnya dijalankan sesuai aturan. Salah satu indikasinya adalah munculnya reaksi dari ratusan pegawai hingga melakukan aksi demo. Ini ada sesuatu,” ucapnya.
Dengan kata lain, sambung Badrul, mutasi tidak bisa dilakukan “semau gue” ¸ tetapi harus dilakukan secara profesional, tanpa adanya unsur suka atau tidak suka. “Kalau mau memutasi pegawai “semau gue” , itu jangan di sebuah lembaga pemerintah, tetapi lakukan di perusahaan sendiri. Lembaga pemerintah milik publik, bukan milik pribadi,” imbuhnya.
Salah satu bukti konkret “adanya sesuatu” dalam kebijakan pimpinan di Kemenag Batola tersebut, munculnya reaksi dari ratusan pegawai Kemenag setempat, kemudian menimbulkan persoalan yang menyebabkan birokrasi di tubuh Kemenag menjadi terganggu.
“Dari sini saja kita sudah bisa menilai, ada apa? Kalau memang sesuai aturan, tentunya tidak seperti itu, malah sebaliknya, semua akan berjalan jauh lebih baik,” pungkasnya.
Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, dalam aksi demo, para pegawai Kemenag Batola menyampaikan beberapa tuntutan. Antara lain, dalam orasi disebutkan, Rusmadi dinilai terlalu arogan dan bertindak semaunya sebagai Kepala Kemenag Batola.
Massa mengatakan, pada setiap ada rapat koordinasi, apel pagi senin atau pada setiap kesempatan pertemuan lainnya, selalu saja ada anak buahnya yang dihina-hina oleh Rusmadi yang baru menjabat 11 bulan sebagai Kepala Kemenag Batola itu.
Bahkan, menurut salah seorang demonstran, jangankan anak buahnya di Kemenag, Bupati Batola pun pernah dihina oleh Rusmadi di hadapan seluruh peserta apel.
Lebih dari itu, selama kepemimpinan Rusmadi di Kemenag Batola dari bulan April 2017 hingga saat ini, Rusmadi telah banyak melakukan mutasi terhadap para pegawainya tanpa alasan yang jelas.
Tak kuat memendam kekecewaan dari pimpinannya yang dinilai sering berbuat semaunya itu, setelah menyampaikan tuntutannya di halaman Kantor Kemenag Batola, ratusan massa ini pun melakukan penyegelan pada pintu ruang kerja Kepala Kemenag Batola.(sir/dny)
