Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru, Andri Irawan membantah kalau kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Kota Banjarbaru senilai Rp6,7 miliar disebut mandek. Sebaliknya, dia menyebutkan, kasus tersebut sudah disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjarbaru, Andri Irawan mengatakan dengan tegas, isu tersebut tidak benar, pihak Kejari masih mengupayakan perhitungan keuangan negara(PKN) ke BPK, namun sampai saat ini belum ada hasilnya.
“Kasus KONI masih berjalan dan nggak ada 86, silakan dicek ke Aspidsus, kan sudah disupervisi KPK juga,” ujarnya saat dihubungi koranbanjar.net via WhatsApp, Rabu (15/9/2021).
Dia meminta maaf karena baru saja memberikan tanggapan tentang perkembangan kasus dana hibah dari APBD 2018 Kota Banjarbaru, terkait dana pembinaan KONI Banjarbaru dan bonus atlet pada hasil Porprov 2017 di Tabalong tersebut.
“Dua minggu ini full vicon mas, mohon maaf baru saja bisa memberikan jawaban,” ucapnya.
Lanjut Andri, pihaknya juga sudah mempertimbangkan untuk PKN ke BPKP, namun terkendala awalnya surat itu sudah ditujukan ke BPK oleh Kajari sebelumnya.
Ditanya apakah sudah ada penetapan tersangka terhadap kasus dana hibah KONI Banjarbaru, Andri justru menjawab atensi penetapan tersangka kasus pengadaan iPAD DPRD Banjarbaru.
Menurutnya, selama belum ada hasil PKM, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka. Alat bukti minimal harus dipenuhi terlebih dulu.
“Kita nggak mau gegabah yang akhirnya juga akan merugikan proses sudah berjalan,” tukasnya.
Diketahui, anggaran pencairan dana hibah dari Pemko Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 kepada KONI Banjarbaru sebanyak Rp6,7 miliar, terbagi dari tali asih Rp4 miliar. Sedangkan sisanya untuk kegiatan KONI Kota Banjarbaru.(yon/sir)
