BANJARBARU, koranbanjar.net – Maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga menyebabkan kabut asap di Banjarbaru dalam beberapa hari terakhir, menjadi pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Banjarbaru, Senin (16/9/2019).
Wakil Ketua DPRD Banjarbaru Wartono mengatakan, hal itu guna menyikapi permasalahan karhutla yang sering terjadi.
“Anggota dewan selalu berkoordinasi dengan SKPD terkait serta melakukan pemantauan pada masing-masing dapil, bahkan juga ada yang turun langsug ke lokasi kebakaran untuk ikut memadamkan api,” ujarnya saat memimpin rapat paripurna.
Menurutnya, karhutla bisa terjadi karena api yang berasal dari bawah tanah lahan gambut. Selain itu, faktor ulah manusia yang sengaja membakar lahan ataupun hutan juga menambah luas karhutla menjadi semakin bertambah.
“Itu dibuktikan dengan adanya penangkapan yang dilakukan anggota TNI terhadap para pelaku pembakaran,” katanya.
Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani menyatakan, rapat paripurna juga membahas status karhutla yang menyebabkan kabut asap.
“Yang mana dari status siaga mulai Juli 2019, sekarang dinaikkan menjadi status darurat karhutla pada bulan ini,” jelasnya.
Dia menekankan seluruh seluruh SKPD harus bergerak bersama dalam melawan karhutla. “Kita sudah membagi tugas kepada masing-masing SKPD,” lanjutnya.
Nadjmi menduga, kebakaran lahan yang terjadi di Banjarbaru berasal dari pembakaran lahan dari wilayah tetangga. “Sebab, lahan rawa atau lahan gambut yang mengalami kebakaran di Banjarbaru tidak ada pertanian milik masyarakat seperti lahan sawit,” imbuhnya.
Rapat paripurna di kantor DPRD Banjarbaru itu mengagendakan pandangan umum fraksi dewan terhadap RAPBD Banjarbaru 2020, sekaligus jawaban wali kota terhadap pandangan umum fraksi. (ykw/dny)