KAKI Kalsel Sorot Antrean Panjang BBM Solar, Diduga Telah Dialihkan ke Subsidi Industri

  • Bagikan
Ketua KAKI Kalsel, Husaini.
Ketua KAKI Kalsel, Husaini.

Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan kembali menyorot persoalan BBM solar yang terdengar dari beberapa keluhan masyarakat terutama para sopir angkutan barang tentang masih sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi ini.

BANJARMASIN, koranbanjar.net – Ketua KAKI Kalsel, Husaini kepada media ini belum lama tadi mengatakan, kelangkaan BBM jenis solar merupakan persoalan klasik

Dirinya melihat adanya disparitas (perbedaan) harga antara BBM solar bersubsidi dengan industri yang cukup jauh membuat celah bagi oknum tertentu “bermain” demi mengambil keuntungan.

“Sehingga BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah untuk masyarakat diduga banyak dilarikan ke sektor industri khususnya pertambangan,” duganya.

Adapun terkait masih maraknya pelangsiran, pria yang biasa disapa Husai ini meminta kepada beberapa unsur stakeholder seperti Pertamina, BPH Migas, Pemda dan pihak aparat keamanan agar lebih intense dan tegas melakukan pengawasan dan penindakan.

“Bagaimanapun ini sangat merugikan masyarakat dan negara khususnya yang memberikan subsidi,” ucapnya.

Karena lanjutnya, BBM yang peruntukannya untuk masyarakat diatur dalam undang-undang migas yaitu barangsiapa yang menumpuk atau melarikan BBM subsidi ke sektor lain (industri), maka akan ditindakpidana.

“Kalau kasus seperti ini dalam pengawasan tidak lebih giat, tidak lebih efektif maka dikhawatirkan sifatnya hanya temporer, selang beberapa hari kembali lagi,” beber pria bersuara lantang yang kerap menggoyang gedung KPK Jakarta ini dalam menyuarakan kasus korupsi.

Karena itu sambungnya untuk mengatasi permasalahan klasik ini, sesuai kewenangan, kepolisian dalam menindak dan Pertamina serta BPH Migas dalam pencegahan harus action, harus mengeluarkan kebijakan yang benar-benar bisa mengatasi masalah itu.
Minimal imbuh Husai, ada regulasi dari BPH Migas sebagai pengatur kouta, dan pertamina sebagai regulatornya, memasang CCTV yang terkoneksi dengan depo pertamina.

Selain itu juga terkoneksi langsung dengan Polda Kalsel, TNI. Karena kalau tidak ada regulasi seperti ini, sama saja kata Husai kalah dengan cukong-cukong BBM,

“Karena bagaimana pun negara kita adalah negara hukum,” tukasnya.

Sebelumnya Sales Brand Manajer Pertamina 6 Kalselteng, Fajar Wasis mengatakan Pertamina sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar ada penambahan kouta dan penindakan terhadap pelaku pelansiran.

Fajar juga mengaku telah memberikan sanksi kepada 3 SPBU di Kalsel yang telah melakukan pelanggaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi.(yon/sir)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *