BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Ade Adyaksa dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalsel, Nurcholis Majid menjadi saksi dan mendatangani komitmen bersama penandatanganan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel.
Ferdinand Siagian beserta 19 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyakatan dan Imigrasi Se-Kalsel dan para Pimpinan Tinggi Pratama turut menandatangani fakta integritas yang berisi tujuh pernyataan, di halaman Kantor Wilayah Kemenkumham Jalan Hasan Basri, Banjarmasin, Kamis (10/01/2019).
Tujuh pernyataan tersebut antara lain, berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
Kemudian memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan dan sesama pegawai di lingkungan kerja secara konsisten.
Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. Bila melangggar hal-hal tersebut di atas, siap menghadapi konsekuensinya.
Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly yang dibacakan langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ferdinand Siagian selaku pemimpin apel, “Sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM yang pasti “Always The Best”, kita dukung siapapun yang nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia, tetap netral, dan selalu menjadi penyejuk di tengah kondisi politik yang semakin memanas,” pintanya.
Yasonna juga meminta kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap fokus melaksanakan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian yang telah disepakati dan disetujui, yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
“Jadikan momentum ini sebagai pondasi dasar bagi keberhasilan kita di tahun 2019. Selamat bekerja, buatlah sesuatu yang membanggakan di
tahun 2019, tinggalkan “legacy” yang baik dan mempunyai manfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM” tandasnya(al/humas/sir)