BANJARMASIN, koranbanjar.net – Badan Pembuatan Peraturan (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin, hingga akhir Februari 2020 sepertinya tidak bisa menjalankan tugasnya. Padahal, mereka siap untuk menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah dituangkan, dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
Penyebabnya, MoU walikota dengan pihak ketiga, belum ada alias belum ditandatangani kedua belah pihak. Itu lantaran, walikota sering keluar daerah, hingga MoU belum sampai sekarang belum terealisasi.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarmasin H Arufah Arif kepada wartawan di sela-sela rapat paripurna penetapan Tatib DPRD, Kamis lalu.
Politisi PPP ini mengatakan, secara pribadi dirinya berharap, walikota dapat mendukung Prolegda tersebut, dengan secepatnya melakukan MoU itu.
“Mudah-mudahan bisa ditandatangani MoU itu, sehingga Prolegda yang pihaknya lakasanakan itu, dapat sesuai yang ditargetkan dan tepat waktu dalam penggodokannya,” harapnya.
Ia menjelaskan, ada 23 Raperda yang masuk Prolegda 2020 ini. “Lantaran belum adanya MoU, maka akan berdampak terhadap pelaksanaan penggodokannya,” katanya.
Kader fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sekaligus anggota Bapemperda, Dedy Sophian saat rapat paripurna Internal DPRD Kota Banjarmasin menegaskan, ada dugaan belum adanya penandatangan MoU, antara walikota dengan pihak ketiga, sehingga sejumlah raperda tidak bisa digodok.
Menurutnya, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina izin keluar daerah. “Mulai dari Jepang lalu berlanjut ke acara extravaganza Bali, sehingga semua urusan terbengkalai,” tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Banjarmasin Hery Wijaya ketika ditanya, mengungkapkan, dirinya sudah mendapatkan info dari walikota bahwa penandatangan MoU tersebut segera dilakukan. “Insya Allah, MoU tersebut Senin depan sudah ditandatangani kedua belah pihak,” katanya.(yon)