MARTAPURA – Kebijakan Pemkab Banjar yang dinilai tidak populis dalam melaksanakan pelantikan 114 pejabat belum lama tadi, membuat suasana politik di Kabupaten Banjar tidak kondusif. Bahkan mekanisme pelantikan tersebut berujung munculnya usulan Hak Angket dari sejumlah anggota DPRD Banjar, hingga diparipurnakan pada Kamis (7/12), tadi.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banjar H Rusli, berlangsung terbuka untuk umum.
Tercatat ada 9 anggota dewan yang meneken usulan hak angket. Juru bicara pengusul, anggota dewan, Hasan Alwi membeberkan beberapa alasannya dan rekan-rekan mengusulkan hal angket. Antara lian, pelaksanaan pelantikan 114 pejabat di lingkup Pemkab Banjar tadi disinyalir sarat nepotisme dan terkesan dipaksakan.
Dalam pelaksaan pelantikan itu, diduga pula telah menyalahi prosedur, di mana pelantikan telah dilaksanakan Sekda Banjar H Nasrunsyah, padahal Wakil Bupati Banjar H Saidi Mansur tidak mengikuti kegiatan apapun.
“Pelantikan kemarin terkesan terburu-buru dan kami menduga sarat dengan nepotisme, untuk itu kita mencoba membenahi bersama dengan hak angket ini jika nanti ususlan ini disetujui Ketua DPRD,” ujar Alwi
Selain itu, anggota Komisi 4 itu juga mempertanyakan tentang masih kosongnya beberapa posisi jabatan di perusahan daerah, hal itu mengindikasikan adanya kepentingan pihak tertentu.
“Sampai sekarang masih ada posisi strategis di perusahaan daerah yang dibiarkan kosong, apakah ada kepentingan tertentu di dalamnya?” tanya dia.
Sementara langkah yang akan diambil selanjutnya oleh Fraksi PPP, pihaknya akan menunggu paripurna berikutnya, setelah mendengar suara dari fraksi-fraksi lain.
“Ini ‘kan kita nunggu dulu, biarkan semua fraksi rapat dulu, setelah itu apa keputusan mereka, baru kita ambil langkah selanjutnya,” ujar dia.
Sementara Sekda Banjar H Nasrunsyah yang ditemui koranbanjar.net mengatakan, dengan adanya hak angket ini tentu menjadi warning bagi Pemkab Banjar, dan pihaknya akan mengkaji lagi kebijakan-kebijakan yang dianggap salah.
“Iya, apa yang disampaikan mereka tadi kita anggap warning untuk ke depan agar lebih baik lagi, dan apa yang mereka sampaikan tentang tidak sesuai tadi, akan dilihat lagi,” ujar Nasrunsyah
Selain itu, menanggapi tentang pernyataan tidak sesuai dalam menempatkan seseorang di satu jabatan, Sekda Banjar akan menanyakan lagi ke DPRD.
“Nanti kita tanyakan lagi, di mana tidak sesuainya. Tentu menanggapi ini saya positif thinking aja, ‘kan demi kebaikan Kabupaten Banjar,” ungkapnya.
Sementara itu Bupati Banjar KH Khalilurahman sesusai siding paripurna langsung meninggalkan gedung DPRD Banjar. Saat dimintai keterangan pun, dia menolak dan menunjukkan aksi tutup mulut.(sai)
