Dalam menghadapi ledakan orang miskin baru akibat terdampak wabah Covid-19 hingga diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tegaskan Pemerintah Kalsel menyiapkan data yang akurat pekerja nonformal di Kalsel.
BANJARMASIN, KoranBanjar.Net – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M.Lutfi Saifuddin mengatakan Pemerintah Provinsi harus fokus menghadapi pasca pandemi Corona yang meluas.
Salah satu yang perlu dilakukan saat ini adalah mendata pekerja nonformal, seperti buruh lepas,buruh bangunan, pedagang asongan, penjual warung-warung kecil, tukang kayu, dan lain sebagainya yang tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan rendah.
“Saya menyarankan, saat ini momen yang tepat untuk mendapatkan data yang tepat, berapa sebenarnya pekerja nonformal yang ada di Kalsel ini, jadi mulai saat ini harus betul-betul di data dengan baik,” terangnya kepada insan pers di Gedung DPRD Kalsel Banjarmasin, Kamis (24/4/2020).
Lanjutnya, kalau mendata warga yang mendapatkan PKH atau buruh tenaga kerja yang terkena PHK itu sangat mudah, dibanding mendata pekerja nonformal yang kehilangan pekerjaan imbas wabah dari kota Wuhan Cina ini.
Pihaknya meminta bukan hanya saat terjadi wabah Covid-19 ini saja, tetapi pendataan ini dimasukan dalam menjadi program untuk satu tahun kedepan.
“Akan kami sampaikan hal ini dalam rapat pembahasan dan akan kami rekomendasikan ke Dinas Tenaga Kerja,” katanya.
Terkait kondisi perekonomian dan angka kemiskinan ini, Politisi Partai Gerindra itu menyakini apabila wabah Corona ini terus-menerus maka pertumbuhan ekonomi Kalsel bukan hanya nol malah bisa minus dan tentu angka kemiskinan pun akan naik.(yon)
