BANJARMASIN,KORANBANJAR.NET – Untuk menjadi pemerintahan yang baik harus lebih mengutamakan pelayanan publik yang baik (Good Service Publik). Dari situ peluang untuk melakukan korupsi akan tertutup, minimal berkurang.
“Siapapun ia, apapun dia, semestinya masyarakat harus dididik untuk tidak membuka peluang bagi seseorang melakukan tindakan korupsi,” ungkap Assisten Pembinaan Kejati Kalsel, Luhur Istighfar dalam siaran langsung Jaksa Menyapa di RRI Programa 1 Banjarmasin, Rabu( 30/02/2019).
Ia mencontohkan, bagaimana pelayanan publik yang tidak baik, sehingga menimbulkan niat seseorang ingin melakukan tindakan korupsi.
“Beberapa contoh misalkan ada orang yang mau bikin KTP, kalau ingin cepat ya harus bayar, kemudian antrean kalau ingin didahulukan tanpa harus antre serta pelayanannya istimewa maka harus ngasih sesuatu, ini kan mendidik masyarakat melakukan hal yang tidak baik. Sehingga menimbulkan peluang bagi oknum ingin berbuat korupsi,” terangnya.
Pola demikian menurut Luhur harus diubah, tentunya kalau ingin menciptakan pemerintahan yang baik Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“Kalau sementara ini kita mengedepankan dan mengutamakan sesuatu dengan bayar, maka itu yang akan membuat peluang korupsi terbuka lebar dan akan terus berkembang,”katanya.
Masyarakat juga diharapkan ketika berperkara jangan sedikit-sedikit mendatangi jaksanya. Sekarang sudah satu pintu, bagi masyarakat yang ingin yang ingin minta pelayanan hukum.
“Kalau sudah satu pintu, bagi masyarakat yang memiliki perkara, agar minta pelayanan di bagian Penerangan Hukum (Penkum), nanti dari sana akan diproses terlebih dulu. Jadi tidak mudah bagi masyarakat untuk bertemu “empat mata” dengan jaksanya,” urainya.
Ketika sedang asyik berbincang-bincang dengan pembawa acara Jaksa Menyapa, Surya Permana, tiba-tiba terdengar suara telepon dari pendengar Program Jaksa Menyapa.
Suriyani dari Banjarmasin menanggapi sangat mendukung dan mengapresiasi zona integritas oleh instansi terkait yang diimplementasikan di masyarakat.
“Ini sangat luar biasa, orang yang berintegritas itu artinya boleh dikatakan orang yang jujur, memiliki karakter yang kuat dalam kaitan pelayanan prima masing-masing instansi khususnya Kejaksaan, tentunya ini sangat luar biasa,” ucapnya melalui via telpon.
Sementara ada lagi penelpon kedua juga dari Banjarmasin, yaitu Syahri. Ia menanyakan bagaimana peran Kejaksaan yang melakukan pendampingan dan monitoring proyek yang sedang berjalan dalam kaitannya menuju zona integritas WBK.
Menjawab pertanyaan Syahri, Luhur Istighfar menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan TP4D. Di mana Kejaksaan hanya melakukan pendampingan dan pengawasan dari sisi hukum apakah bangunan tersebut sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan, kemudian bahan yang digunakan sesuai atau tidak dengan draf yang dicantumkan. Selanjutnya harus dibantu dengan peran masyarakat untuk memantau atau mengetahui perkembangan pembangunan tersebut.
“Berdasarkan tupoksinya Kejaksaan hanya melakukan pendampingan pengawasan proyek dari sisi hukum, dan masyarakat harus membantu jika ada menemukan penyimpangan atau pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek tersebut,vmaka segera laporkan ke Kejaksaan,” jawabnya.
Menjelang acara berakhir, Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Makhpujad SH.MH berpesan kepada masyarakat, khususnya wilayah Kalimantan Selatan, jangan ragu dan bimbang ingin mengadukan suatu masalah mengenai hukum untuk berkonsultasi dengan pihaknya. “Jangan takut melaporkan jika menemukan suatu pelanggaran, kami siap melayani, pintu Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kalsel selalu terbuka,” pungkasnya.
Jaksa Menyapa edisi kali ini dihadiri oleh narasumber dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Assisten Pembinaan Luhur Istighfar SH,MH, Kasi Penkum Makhpujad SH.MH dan Kasubag Perencanaan Jannah SH.MH.(al/sir)