Puluhan massa unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka menuntut Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi mundur dari jabatannya.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Massa yang menamakan Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan (FRI Kalsel) ini lewat pengeras suara di depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin (28/3/2022) mengemukakan, Muhammad Lutfi tidak becus menangani permasalahan terjadinya kelangkaan minyak goreng.
Orator aksi demo mengungkapkan pemerintah dinilai telah lalai dalam memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat, yakni salah satunya seperti minyak goreng. FRI Kalsel sangat menyayangkan bahkan menyesalkan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng ini sudah terjadi sejak akhir tahun lalu, akibat kelalaian pemerintah.
Imbasnya sambung orator sangat dirasakan pedagang kecil, contohnya seperti menyulitkan pedagang gorengan untuk mendapatkan pasokan minyak goreng, karena tanpa minyak goreng, pedagang gorengan tidak bisa berjualan.
Massa unjuk rasa ditemui dua anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas dan Muhammad Yani Helmi didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Birhasani dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel Syamsir Rahman serta jajaran sekretariat dewan provinsi.
Penyampaian aspirasi sempat berlangsung alot, walau sudah ditemui dua wakil rakyat itu, namun FRI Kalel tetap mendesak kehadiran Ketua DPRD Kalsel Supian HK, yang kebetulan ada tugas lain.
Pengunjuk rasa juga meminta dilaksanakan rapat bersama seluruh lembaga eksekutif dan legislatif di kabupaten/kota untuk menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng.
Merespon tuntutan massa FRI Kalsel, anggota DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menyatakan sepakat dan mendukung aksi ini untuk mencari solusi bagaimana mengatasi permasalahan kelangkaam minyak goreng.
“Segera dicarikan solusi atasi permasalahan harga dan kelangkaan minyak goreng,” kata anggota Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan.
Yani Helmi menegaskan minyak goreng merupakan kebutuhan bagi rakyat Indonesia.
“Kami merasakan dan melihat terjadinya kelangkaan minyak goreng ini sangat merugikan masyarakat,” ucapnya.
Disambung Suripno Sumas bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan polemik kelangkaan minyak goreng.
Di sela unjuk rasa masih berlangsung, FRI menyampaikan enam tuntutan.
Pertama, turunkan harga minyak goreng, sehingga rakyat dapat membelinya dengan harga yang terjangkau.
Kedua, segera atasi masalah kelangkaan minyak goreng dari berbagai jenis.
Ketiga, berantas tuntas segala mafia minyak goreng, keempat, menjamin subsidi minyak goreng diberikan kepada yang berhak dan tepat sasaran.
Kelima, DPRD Provinsi Kalsel memfasilitasi massa aksi agar mengadakan sidang rakyat dengan mengumpulkan jajaran eksekutif dan legislatif di semua wilayah Kalsel.
Keenam, turunkan Muhammad Lutfi dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan.
Aksi ini didasari situasi kelangkaan minyak goreng dan kebijakan harga jual dari pemerintah yang dinilai sangat menyengsarakan rakyat terutama dari kalangan bawah.(yon/sir)
