Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dorong Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel yang terkait untuk mempercepat menyelesaikan permasalahan penetapan Harga CPO (Crude Palm Oil) dan bisa melibatkan Komisi II DPRD Kalsel.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M. Syaripuddin, S.E., M.A.P. dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang langsung dia pimpin bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pada Selasa, (24/5/2022) Pagi.
“Kami berharap pemerintah dapat menyelesaikan solusi ini dengan cepat agar bisa terealisasi , mudah mudahan rapat ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat khusus nya para petani petani sawit,” ucap Bang Dhin.
Kami, kata politisi PDI Perjuangan ini, juga sangat mengharapkan kerjasama antar SKPD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.
Dalam RDP tersebut Ketua DPRD Tanbu H.Supiansyah , ZA, SE,MH juga mengharapkan, mudah mudahan apa yang kami sampaikan disini bisa ditindak lanjuti oleh Provinsi.
“Kalau ini berhasil tidak hanya di tanbu saja yang menikmati, provinsi dan kabupaten lain pun ikut merasakan sehingga efek nya akan bagus untuk perekonomian masyarakat” ujarnya
Ditambahkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo, bahwa RDP hari ini merupakan masukan masukan dari kab tanbu bisa kita tindak lanjuti. (humasdprdkalsel/dya)
