Demonstrasi BEM se Kalimantan Selatan tentang #SaveKPK yang berujung bentrok dengan pihak kepolisian menuai keprihatinan pengamat politik, Dr Muhammad Uhaib As’ad. Bahkan pengamat ini sangat menyayangkan cara yang digunakan aparat saat menghalau mahasiswa.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Pengamat politik, Dr Muhammad Uhaib As’ad menilai, seharusnya mahasiswa sebagai anak bangsa sejarah ini yang menyuarakan idealisme, tidak harus dilawan dengan kekerasan.
Dosen Fisip Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin ini menegaskan, hal seperti itu tidak perlu terjadi, andai saja lembaga KPK tetap on the track.
“Kita kasihan terhadap mahasiswa sebagai bagian moral politik bangsa ini, mahasiswa sebagai anak bangsa sejarah yang menyuarakan idealisme, harapan terhadap tegaknya hukum di negeri ini dilawan dengan cara – cara kekerasan, sungguh sangat disyangkan,” ujarnya kepada media ini di Banjarmasin, Kamis (24/6/2021).
Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin ini menambahkan, kalau saja lembaga anti rasuah (KPK) tetap bertindak on the track, apa yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung Wakil Rakyat Kalimantan Selatan tidak sampai terjadi.
Dari pandangannya, tanpa disadari, kekerasan antar mahasiswa dengan aparat kepolisian, semua adalah korban dari kekuatan oligarki. “Sebenarnya semuanya rugi, adik-adik mahasiswa rugi, aparat keamanan juga rugi,” ucapnya.
Sambung Uhaib, berekspresi, berdemontrasi adalah hak warga negara Indonesia dan dilindungi undang – undang. Seharusmya bentrok ini tidak sampai terjadi karena akibat kedua belah pihak tidak bisa menahan diri.
“Ini sebetulnya tidak perlu terjadi, aparat dengan mahasiswa saling dorong hingga terpancing, akhirnya terjadilah bentrok,” ucapnya.
Antara petugas kepolisian dengan mahasiswa seharusnya tidak perlu berhadap – hadapan menggunakan kekuatan fisik. Yang paling penting bagaimana berargumentasi secara gentle, bagaimana membangun nalar secara sehat.
“Bukan adu fisik seakan menunjukan kepicikan dan kekerdilan kita,” ucapnya lagi.
Unjuk rasa mahasiswa terhadap nasib KPK dengan tag #SaveKPK menurut Uhaib adalah sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa juga masyarakat seluruh Indonesia terhadap Lembaga Anti Rasuah itu.
“Apa yang terjadi sebenarnya di tubuh KPK , harus kita sikapi secara kritis dan ini menjadi keprihatinan bangsa ini. KPK harus diperjuangkan, KPK harus dipertahankan, jangan sampai diamputasi, dikerdilkan, ” tandasnya.
Ratusan mahasiswa se Kalimantan Selatan kembali melakukan aksi unjuk rasa #SaveKPK, pada Kamis, (24/6/2021) di depan kantor DPRD Kalsel, Jl Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin. Aksi demo kali ini memicu terjadinya bentrok antara mahasiswa dengan petugas kepolisian.
Ratusan mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi demo. Mereka menyampaikan 8 tuntutan, meliputi ;
Mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembatalan 75 Pegawai KPK yang dinonaktifkan.
Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan ketua BKN atas keterkaitannya tentang kekeliruan yang terjadi dalam proses TWK.
Mendesak BKN agar membuka kejelasan tentang Indikator “Merah” dan “Hijau” yang dikaitkan dengan pegawai KPK.
Mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.
Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditujukan sebagai bagian dari proses pelemahan dan pembusukan KPK. Serta mengembalikan marwah independensi KPK.
Menuntut DPRD Kalsel menindaklanjuti dan menyampaikan surat tuntutan dengan bukti tanda terima atau dokumentasi video dari staf kepresidenan.
Berbeda dengan aksi demo sebelumnya, demo kali ini sangat memanas.
Mahasiswa menyampaikan orasi, disertai teriakan yang membuat kuping petugas memerah.
Terlebih ketika keinginan mahasiswa ingin menemui Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK tidak terpenuhi. Aksi dorong di antara kerumunan mahasiswa yang berhadapan dengan barisan polisi pun terjadi.
Mahasiswa mencoba menerobos barisan kepolisian untuk mendatangi Ketua DPRD Kalsel, namun tak berhasil.
Hal ini membuat sejumlah mahasiswa terprovokasi, kemudian mahasiswa lainnya maju dan saling dorong sehingga bentrok dengan aparat tak terhindarkan.
Akhirnya, aparat kepolisian mengambil tindakan, menyemprotkan air dari mobil tangki.
Semprotan air membuat mahasiswa mundur, sehingga para mahasiswa melakukan balasan dengan melemparkan botol air mineral ke arah barisan kepolisian yang berjaga di kantor DPRD Kalsel. Bentrokanpun akhirnya tak terhindarkan.(yon/sir)
