Terjadinya demo mahasiswa #SaveKPK hingga tiga jilid di depan Kantor DPRD Kalsel di Banjarmasin, dikatakan Pengamat Politik, Dr. Muhammad As’ad atau Uhaib, lantaran Ketua DPRD Kalsel, Supian HK tidak melayani dialog dengan para mahasiswa.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Pengamat Politik dan Kebijakan Publik dari Universitas Islam Kalimantan (Uniska), Dr. Muhammad As’ad kepada koranbanjar.net, Jumat (1/7/2021) mengatakan, sesungguhnya apa yang terjadi di depan kantor DPRD Kalsel merupakan sikap arogansi Ketua DPRD Kalsel, Supian HK.
Akibat Ketua DPRD Kalsel tidak bersedia menemui para demonstran, sehingga sedikitnya 300 mahasiswa kecewa dan kesal hingga berbuntut bentrok dengan aparat.
“Ada kesan berkelit, mengelak dari massa demonstran, bila saja beliau mau berdialog merespon apa yang diinginkan, diharapkan adik – adik mahasiswa lewat komunikasi, tentu tidak sampai separah ini,” ujarnya.
Rasa kesal, rasa marah dan rasa bosan para mahasiswa sambung dosen senior Uniska Kalsel ini, telah dipicu karena ketidakhadiran Ketua DPRD Kalsel, Supian HK untuk berdialog dengan mereka.
Seharusnya lanjut Uhaib, Ketua DPRD gentlemen menghadapi para mahasiswa, namun sepertinya ada kesengajaan untuk menghindar.
“Apakah tidak memiliki kemampuan dialogis, atau kemampuan komunikasi politik dengan mahasiswa?” ucapnya.
“Ini ada arogansi kekuasaan, ada oligarki, Ketua DPRD atau legislatif merupakan refresentasi keinginan rakyat,” timpalnya.
Dari beberapa kali demonstrasi, ketidakhadiran Ketua DPRD Kalsel menimbulkan terjadinya bentrokan fisik, kekerasan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian.
Ketua DPRD seharusnya bisa mengkomunikasikan ide, pikiran dengan para mahasiswa pendemo, agar tidak menimbulkan kebuntuan dialog.
“Ini sudah menunggu berjam-jam, lapar, haus ditambah hujan yang mengguyur setiap kali demontrasi, bagaimana amarah tidak memuncak, Bapak Supian yang ditunggu – tungggu ternyata tidak muncul,” cetusnya.
Uhaib berpesan, seharusnya legislatif tidak memberikan kesan bahwa tidak melayani aspirasi rakyat Kalsel atau publik, khususnya mahasiswa yang prihatin terhadap pengamputasian KPK.
Keingianan mahasiswa hanya agar Ketua DPRD Kalsel memberikan statemen dan menandatangani beberapa draf tuntutan mahasiswa.
“Lantas apa susahnya, permintaan itu sangatlah tidak berat. Ini pertanyaan besar apa sesungguhnya yang terjadi?” tukasnya.
Diingatkan kembali, ratusan mahasiswa se Kalimantan Selatan kembali melakukan aksi unjuk rasa #SaveKPK, pada Kamis, (24/6/2021) di depan kantor DPRD Kalsel, Jl Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin. Aksi demo kali ini memicu terjadinya bentrok antara mahasiswa dengan petugas kepolisian.
Mereka turun ke jalan melakukan aksi demo. Mereka menyampaikan 8 tuntutan, meliputi :
Menuntut Firli Bahuri agar segera memenuhi panggilan Komnas HAM atas skandal TWK dan pemberhentian 75 Pegawai KPK.
Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan Pimpinan KPK yang bermasalah terkhusus Ketua KPK Firli Bahuri.
Mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembatalan 75 Pegawai KPK yang dinonaktifkan
Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan ketua BKN atas keterkaitannya tentang kekeliruan yang terjadi dalam proses TWK.
Mendesak BKN agar membuka kejelasan tentang Indikator “Merah” dan “Hijau” yang dikaitkan dengan pegawai KPK.
Mendesak Presiden Joko Widodo untuk membentuk Tim Investigasi yang melibatkan partisipasi publik secara luas guna melakukan investigasi yang menyeluruh atas dugaan skandal pemberhentian pegawai KPK.
Mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyudahi segala bentuk tindakan yang ditujukan sebagai bagian dari proses pelemahan dan pembusukan KPK. Serta mengembalikan marwah independensi KPK.
Menuntut DPRD Kalsel menindaklanjuti dan menyampaikan surat tuntutan dengan bukti tanda terima atau dokumentasi video dari staf kepresidenan.(yon/sir)
