Menurut catatan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan, selama ini kredit Bank Kalsel lebih menyasar korporasi (perusahaan) ketimbang ke masyarakat umum, terutama UMKM.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Catatan penting ini disampaikan langsung oleh Kepala BPKP Kalsel, Rudy M Harahap Dalam wawancaranya kepada media ini di Kantor BPKP Kalsel Banjarbaru, Senin (24/10/2022).
“Kreditnya Bank Kalsel itu lebih dominan ke korporasi, seperti perusahaan Batubara, sawit,” ujar Rudy M Harahap.
Secara komparatif dibanding bank daerah lainnya, menurutnya Bank Kalsel seharusnya lebih mengutamakan masyarakat.
“Berbeda dengan Bank swasta, atau BUMN, dia lebih utama melayani korporasi,” terangnya.
Lanjutnya, dikatakan Rudi, BPKP melihat selama ini sasaran kredit tidak seimbang antara masyarakat konsumen, UMKM dan korporasi.
Bagaimana Bank Kalsel lebih memberikan nilai kepada masyarakat.
“Harusnya kredit Bank Kalsel seimbang antara masyarakat UMKM dengan korporasi, atau untuk ke depan lebih banyak ke UMKM,” terangnya.
Walau bagaimana pun lanjut Rudi, hal itu merupakan tantangan berat bagi Bank Kalsel.
“Supaya lebih terasa ke masyarakat dan lebih bermanfaat,” ucapnya.
Artinya sistem yang dijalankan Bank Kalsel selama ini belum betul-betul menyentuh ke masyarakat, lebih ke korporasi.
Selain itu, Bank Kalsel juga punya tanggung jawab moral untuk mengembangkan perusahaan-perusahaan lokal kecil, bahkan yang baru merintis.
Untuk itu BPKP memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan strategis.
“Seperti pembuatan bisnis plan, atau revisi bisnis plan supaya punya road map (petunjuk/panduan),” terangnya.
Direktur Utama (Dirut) Bank Kalsel, Hanawijaya mengakui dan membenarkan di internal memiliki kekurangan
Katanya, BPKP menilai sistem internal Bank Kalsel tentang sasaran kredit yang tidak seimbang.
“Menurut BPKP jangan sampai ada bolong-bolong dalam penilaian kredit,” akunya.
Bahkan ia mengungkapkan, BPKP juga mewanti-wanti dirinya selaku Pimpinan Bank Kalsel.
“Silakan melakukan improvisasi tetapi jangan lupa ada hal yang meski diingat oleh saya selaku pimpinan, kurang lebih begitulah mengenai asesmen dari BPKP,” ungkapnya seraya tak menjelaskan apa yang perlu diingat tersebut.
Terkait lebih mengutamakan stakeholder atau pemegang saham, Hanawijaya menjelaskan, bagaimana pun jangan melupakan kesejahteraan para pemegang saham.
“Karena pemegang saham kami itu kaitannya dengan APBD, PAD kan,” sebutnya.
Jadi sambung Hanawijaya, devidennya Bank Kalsel itu menjadi PAD bagi Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu imbuhnya, BPKP mewanti-wanti sistem internalnya diperbaiki, yang bolong-bolong dilengkapi.
“Tetapi jangan lupain dong, stakeholders itu juga harus sejahtera,” tandasnya. (yon/sir)
