Calon Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman nomor urut 1 dan Akhmad Rozanie nomor urut 2 saling beradu gagasan dan program mengenai cara mengatasi keluhan publik terkait pelayanan buruk terhadap pasien BPJS.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Dalam acara debat terbuka Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan 2024 yang fasilitasi KPU Provinsi Kalsel, Minggu (17/11/2024) bertempat di Gedung Candra Banjarmasin pada sesi terakhir, Calon Wakil Gubernur dari nomor urut 1 Hasnuryadi Sulaiman mengungkapkan persoalan di atas sekaligus mengajukan pertanyaan kepada Calon Gubernur nomor urut 2 Akhmad Rozanie.
“Hal ini sering kali dirasakan oleh masyarakat terutama pasien BPJS, seperti antrean yang lama, kamar yang kerap selalu tidak tidak tersedia, obat harus beli sendiri dan proses waktu tunggu operasi yang cukup lama. Pertanyaannya upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut,” tanya Hasnuryadi Sulaiman.
Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 Akhmad Rozanie mencoba menjawab. Menurutnya permasalahan klasik ini bukan hanya dirasakan Pemerintah Provinsi Kalsel saja.
Tetapi juga dirasakan oleh rumah sakit-rumah sakit yang di daerah 13 kabupaten kota. Tentu kata Rozanie atau akrab disapa Haji Zanie ini mengaku masalah tersebut membuat prihatin dirinya.
“Tapi jika Allah mengijinkan, kami bersama Acil Odah terpilih, saya setelah dilantik akan turun ke rumah sakit, akan memantau langsung,” jawabnya.
Lanjut H Zanie lagi, banyak waktu luang untuk itu. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu menegur dengan kalimat tidak baik.
Dirinya berujar hanya perlu duduk melihat. Seorang pemimpin apabila ia turun langsung otomatis para pekerja di rumah sakit itu akan segan, dan masyarakat akan merasa aman nantinya.
“Peran ini tentu harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Sekretaris DPW Partai Nasdem Kalsel ini.
Kemudian, H Zanie bersama Acil Odah akan membuka Call Center khusus. Nantinya di Call Center itu akan diberikan nomor gubernur maupun nomor wakil gubernur.
“Supaya kalau ada keluhan-keluhan ini kita bisa memonitor. Makanya kami punya Program Smart Data agar bisa terus memonitor berbagai keluhan publik,” akunya.
Oleh karena itu terhadap permasalahan-permasalahan ini bisa dipantau atau diketahui acara langsung masalahnya dimana dan ada yang harus dilakukan nanti.
“Kalau saya pribadi, saya akan turun langsung memantau ke rumah sakit, duduk dimana dan melihat,” akunya lagi.
Dengan hadirnya pemimpin di tengah masyarakat, maka dipastikan aman, pekerjanya juga akan mendisiplinkan diri secara pribadi.
Jawaban Calon Wakil Gubernur nomor urut 2 ditanggapi oleh Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 Hasnuryadi Sulaiman.
“Kalau kami terpilih untuk mengatasi persoalan tersebut kami akan melakukan diantaranya dengan menyediakan call center layanan pengaduan,” kata CEO PS Barito Putera ini.
Lanjutnya lagi, nomor call center itu nantinya akan langsung terhubung ke Dewan Pengawas.
Selain itu RSUD yang notifikasinya juga akan diterima oleh petugas rumah sakit atau medis sesuai divisi yang menangani.
“Ini hanya menambahkan saja. Saya sangat terharu dan terkesan apa yang disampaikan oleh Calon Wakil Gubernur nomor urut dua bahwa akan turun langsung,” ungkap putra tokoh pendiri Partai Golkar Kalsel sekaligus pengusaha ternama Haji Sulaiman HB (alm).
“Sangat luar biasa saya apresiasi,” sambungnya.
Tetapi kata Hasnuryadi permasalahan tersebut sebenarnya harus diselesaikan dalam waktu 1×24 jam (diiringi sorak pendukungnya).
Menurutnya kalau menunggu turun langsung dikhawatirkan ada kesibukan dan hal yang di luar dugaan akhirnya terlambat datang sehingga memerlukan waktu lama.
Untuk itu mantan anggota DPR RI ini berharap mengingat sekarang zaman sudah serba canggih jadi persoalan tersebut harus diselesaikan sesegera mungkin atau dalam kurun waktu 1×24 jam.
Tanggapan Hasnuryadi Sulaiman direspon kembali oleh H Zanie. Jika melihat gagasan dan program yang sudah diutarakan, dikatakan H Zanie niat dirinya dan Hasnuryadi Sulaiman adalah sama.
“Programnya juga sama, ini semua demi masyarakat Kalimantan Selatan,” akunya.
Namun kalau boleh jujur tambah H Zanie jika bicara tentang rumah sakit banyak terjadi hal seperti itu khususnya keluhan pasien BPJS.
“Kami juga memiliki program nyata, yakni satu desa tiga tenaga kesehatan,” sebutnya.
Program ini kalau diturunkan ke desa-desa tentu akan lebih konkrit lagi nantinya.
“Tiga tenaga kesehatan ini harus asli orang putra daerah setempat,” ujarnya.
Agar apabila dalam kinerjanya berbuat salah atau curang maka ia akan merasa tidak nyaman dengan masyarakat di kawasan tersebut.
“Ini mungkin yang akan kami lakukan sebagai tambahan saja, terimakasih,” tutupnya seiring waktu sesi debat tersebut berakhir. (yon/bay)
