Bupati Banjar Ingin Aplikasi Siskeudes Hentikan Kasus Keuangan Desa

oleh -103 views
Workshop Evaluasi Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Versi 2.0. (foto: fia/koranbanjar.net)

MARTAPURA, KORANBANJAR.NET – Dengan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) versi 2.0, Bupati Banjar menghendaki tdak ada lagi kepala desa di Kabupaten Banjar yang akan tersandung kasus keuangan desa.

Aplikasi Siskeudes versi baru dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kemendagri ini juga diharapkan Bupati Banjar dapat memberikan kemudahan dan membantu para kepala desa dalam mengelola keuangan desa, agar pengelolaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal itu diutarakan Bupati Banjar, Khalilurrahman, melalui sambutannya yang dibacakan Sekdakab Banjar, Nasrun Syah, saat membuka Workshop Evaluasi Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes versi 2.0, Selasa (5/3/2019), di alua Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar

“Untuk itu saya meminta kepada seluruh peserta workshop agar benar-benar mengikuti dan memahami materi-materi yang disampaikan narasumber,” pinta bupati.

Di akhir sambutan, dibacakan Nasrun, Bupati Banjar juga mengharapkan agar aplikasi Siskeudes 2.0 dapat membantu pemerintah desa di Kabupaten Banjar dalam membuat APBDes, dan mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, tertib dan disiplin, serta dapat mendukung penyiapan laporan kinerja pemerintah daerah dalam proses pengawasan, baik dari pengawasan inspektorat, BPKP, maupun BPK RI.

Ditemui koranbanjar.net usai workshop, Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Wilayah I BPKP, Adi Gemawan, menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, aplikasi Siskeudes versi 1.0 yang selama ini digunakan di Kabupaten Banjar harus diganti ke versi 2.0.

“Aplikasi Siskeudes harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, makanya aplikasi Siskeudes diupgrade ke versi yang baru,” jelasnya.

Dengan penggunaan aplikasi Siskeudes versi 2.0, Adi berharap, pelaporan keuangan desa dapat lebih akuntabel dan transparan.

Workshop yang diselenggakaran BPKP ini dihadiri seluruh kepala desa di Kabupaten Banjar, dan mendatangkan narasumber dari Komisi XI DPR RI, Ahmadi Noor Supit, perwakilan BPKR RI Kalsel, Sarjono, perwakilan Polda Kalsel, Muchdori, serta Direktur PPKD Wilayah I, Adi Gemawan. (fia/dny)

Jasa Karangan Bunga di Kalimantan Selatan