MARTAPURA – Pelaksanaan program bedah rumah / rumah tidak layak huni di Kabupaten Banjar, yang disinyalir belum tepat sasaran, sepertinya ditanggapi serius oleh anggota DPR RI, Ir. H Ahmadi Supit.
“Hal itu bisa dilakukan (pelaksanaan bedah rumah, red), asal aparat yang melaksanakan jangan “Asal Bapak Senang.” Dia (aparat) harus melaporkan keadaan yang sebenarnya dan kontrol di masyarakat,” tegas Ahmadi.
Menurut dia, semua program tesebut sangat tergantung dengan perencanaan, makanya aparat yang melaksanakan perencanaan harus teliti. “Kan pemerintah ada Musrenbang mulai dari tinggat Desa, Kecamatan, sampai Kabupaten,” timpalnya.
Mestinya, lanjut dia, semua aspirasi rakyat masuk di situ, laporkan di situ. “Jadi kepala daerah, tahu persis semua klasifikasi dan lokasi warga miskin, yang sesuai dengan kemampuan keuangan,” jelas dia lagi.
Maksudnya, lanjut Ahmadi, bangunlah satu persatu. Membangun itu tidak boleh semuanya langsung, nanti tidak ada yang jadi.
“Bangunlah satu, dua, kalau sudah jadi pindah. Selesaikan satu daerah dulu lalu ke daerah yang lainnya. Dahulukan yang prioritas, itu yang bermanfaat, kalau pembangunan tak bermanfaat berarti sia-sia dan mubazir,” pungkasnya.(dra)
