BANJARBARU, KORANBANJAR.NET – Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru dan 26 orang anggota DPRD Kota Banjarbaru, Sekretaris Daerah, Staff ahli, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Lurah dan Camat sekota Banjarbaru berhadir di Graha Paripurna untuk menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (03/10).
Pada kesempatan ini berbagai pandangan disampaikan oleh fraksi-fraksi mengenai penyampaian nota keuangan APBD tahun 2019 yang telah disampaikan oleh Walikota Banjarbaru, H. Nadjmi Adhani pada rapat sebelumnya tanggal 24 September 2018 lalu.
Total ada 7 fraksi yang menyampaikan tanggapan mengenai RAPBD 2019 tersebut dan memberikan beberapa masukan untuk Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh Muhafid Muslim, agar pemerintah kota selalu memegang visi dan misi.
“Lebih mematangkan perencanaan karena terkadang manfaatnya kurang bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Kemudian Partai Demokrat yang disampaikan oleh Hj. Diah Sawitri mengatakan bahwa pemerintah kota harus memperhitungkan dengan cermat terkait asumsi APBD 2019 agar tepat sasaran.
Fraksi Perubahan oleh Srie Pangestu, menyampaikan pertanyaan upaya pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah(PAD).
Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, oleh Mardiana menyampaikan keluhan masyarakat terkait kelangkaan obat.
Fraksi PDI – Perjuangan, Sri Naida meminta agar memperluas lapangan pekerjaan di Banjarbaru dan Mengurangi permasalahan kabut asap.
Yang terakhir fraksi Golongan Karya, H. Iriansyah Ganie menyampaikan masih ada 67 orang berstatus honorer atau kontrak di RSD Idaman Banjarbaru yang masih digaji oleh pemerintah kota, yang sejatinya bisa diberikan gaji dari RSD Idaman Banjarbaru secara langsung.
Meskipun demikian, secara garis besar ke-7 fraksi tersebut telah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampikan oleh Walikota Banjarbaru.(ren/ana)