Anggaran pendapatan dan belanja Pemkab Batola tahun 2022 disusun cukup moderat, dengan mengedepankan kehati-hatian. Untuk sementara diperkirakan sebesar Rp1.021.549.556.951. Angka tersebut mengalami penurunan dibanding APBD murni tahun 2021, yakni turun sebesar 20,61 %.
BATOLA, koranbanjar.net – Wakil Bupati Barito Kuala, H.Rahmadian Noor S.T mengatakan, dinamika penyelenggaraan pemerintah terus berlangsung dan bergerak untuk pelayanan kepada masyarakat. Semua bertujuan meningkatan kesejahteraan dan mewujudkan kinerja pemerintahan.
Setiap periodisasi penyelenggaraan senantiasa direncanakan, dievaluasi, kemudian dilaksanakan, sekaligus ditetapkan perlakuan tertentu sebagai suatu langkah penyempurnaan yang menjadi bagian dari siklus perencanaan.
Demikian diutarakan Wabup Batola, H Rahmadian Noor, ST pada rapat paripurna DPRD ke 22 masa sidang lll tahun 2020-2021, dalam rangka penyampaian KUA dan PPAS APBD Kabupaten Barito Kuala TA 2022. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Batola, Saleh.
Wabup menambahkan, secara materi, proyeksi dari rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), menjadi wujud langkah perencanaan pemanfaatan anggaran yang diperoleh dan dibelanjakan pemerintah daerah.
Dijelaskan, anggaran pendapatan sebesar Rp988.549.556.951, anggaran belanja Rp1.013.549.556.951, sehingga anggaran direncanakan defisit Rp25.000.000.000. Penerimaan pembiayaan Rp33.000.000.000, pengeluaran pembiayaan Rp25.000.000.000.
“Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran atau silva tahun berkenaan yang direncanakan adalah nihil atau silva tahun berkenaan sama dengan Rp0,” katanya.
Sebagaimana diketahui, lanjutnya, kondisi ekonomi daerah dan nasional sampai saat ini masih sangat terdampak pandemi COVID-19. jumlah transfer dana pusat mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Tetapi alhamdulillah kinerja pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2021, sampai saat ini dan khususnya akhir semester pertama tahun 2021,masih dapat berlangsung dengan lancar, disertai hasil kinerja yang dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Serta meningkatnya porsi belanja operasi seiring bertambahnya proyeksi belanja pegawai yaitu, dengan adanya pengangkatan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian (P3K) yang mencapai 1.433 orang,” Imbuhnya.(mj-39/sir)
