KANDANGAN, koranbanjar.net – Belum ada data valid jumlah warga nahdatul ulama (NU), pengurus cabang di Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta melakukan pendataan.
Hal itu diucapkan Ketua Tanfidziah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Kalsel Abdul Haris Makkie.
Abdul Haris Makkie meminta, para pengurus cabang menghidupkan majelis serta ranting hingga anak ranting NU.
Hal itu, ujarnya, dapat melanjutkan langkah untuk memetakan atau menginventarisir jumlah warga NU.
Sekdaprov Kalsel itu, mengakui selama ini PWNU Kalsel belum memiliki data valid, terkait jumlah warga NU di Kalsel.
“Selama ini hanya dari klaim saja, kalau subuh pakai qunut, tahlilan, yasinan, salawatan, maulidan warga NU. Betul, itu adalah tradisi NU,” tuturnya, Senin (9/3/2020) pagi.
Tapi ia menegaskan, menginginkan data valid dan jelas secara struktural.
Data, terangnya, diperlukan dalam rangka memberikan pembinaan secara profesional, baik yang struktural maupun kultural.
Selain itu, tambahnya, bisa dikaitkan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat Kalsel.
“Kemajuan teknologi ini, mari kita manfaatkan mempermudah masuk ke masyarakat dalam pendataan,” ajaknya, usai melantik Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Hulu Sungai Selatan (HSS).
Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten HSS Diny Mahdani mengungkapkan, pihaknya saat ini sudah memulai pendataan warga NU.
Menurutnya, ada perbedaan antara warga NU struktural dan kultural. “Dia baca qunut, tahlilan dan sebagainya itu adalah warga kultural,” ucapnya.
Langkah yang diambil PCNU HSS ungkapnya, melakukan pendataan di pesantren dan majelis taklim.
Dosen STAI Darul Ulum Kandangan ini juga mengatakan, program kerja kepengurusannya akan melakukan konsolidasi tentang badan-badan otonom NU.
Badan-badan otonom NU diantaranya PMII, Muslimat, Fatayat, GP Ansor, hingga Banser.
Setelah dilakukan pendataan, baik dari PWNU Kalsel maupun PCNU di bawahnya, berencana memberikan kartu tanda anggota. (yat/dya)
