BANJARBARU, koranbanjar.net – Masuknya anggaran dari pusat maupun daerah harus dimaksimalkan untuk kemajuan daerah. Terutama program dari Presiden Jokowi Soal Dana Desa, karena masih banyak desa tertinggal.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nor kepada awak media usai kunker DPR RI ke Kalsel, Senin (24/2/2020), di Ruang Rapat H. Maksid Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru.
“Anggaran merupakan keterpaduan antara memaksimalkan manfaat dari kemampuan keuangan. Baik daerah maupun pusat. Terutama program Presiden Jokowi mengenai dana desa,” ujarnya lagi.
Karena masih banyak desa tertinggal, terpencil, atau tidak maju. Bahkan naiknya secara signifikan. Artinya gubernur menilai memang benar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan kebijakan presiden sangat bermanfaat.
Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti tegaskan, jika ada transfer kurang salur dana bagi hasil (DBH) maka akan dibayar pada triwulan IV.
“DBH itu biasanya ada penyaluran kita sampai dengan triwulan III. Ini ada beberapa tahap,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, sinergitas pertemuan yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan anggaran bertujuan menyerap bersama aspirasi yang ada di daerah.
“Kelebihan atau kekurangan salur, saya nggak hapal. Karena ini kan baru bulan Februari,” kata dia. (ykw)