KANDANGAN, koranbanjar.net – Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS, atas kenaikan target pendapatan daerah yang disampaikan pihak eksekutif pada Senin (30/9/2019) lalu.
Hal itu dipaparkan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi di DPRD HSS, mengenai Raperda APBD 2020, Senin (7/10/2019) di ruang rapat Paripurna DPRD HSS. Pada rapat tersebut, dihadiri Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Syamsuri Arsyad selaku pihak eksekutif.
Ketua Fraksi Golkar Muhlis Ridhani mengungkapkan, Fraksi nya sangat mengapresiasi peningkatan target pendapatan daerah sebesar 16,14 persen dari tahun lalu. “Tren ini naik berturut-turut dalam kurun waktu tiga tahun,” ucapnya.
Ketua Fraksi Nasdem Yopie Alfiani mengatakan, optimisme anggaran yang telah diajukan pihak eksekutif mencapai asumsi 1,184 triliun rupiah. Hal ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibanding APBD murni 2019 lalu, sehingga Fraksi Nasdem diungkapkannya menyambut baik akan hal itu, yang tidak terlepas dari kerja keras Bupati beserta jajarannya.
Yopie menambahkan, Fraksi Nasdem juga menyambut baik penyampaian nota keuangan tentang APBD 2020 yang tepat waktu, yang diajukan atau disampaikan kepala daerah 30 September lalu.
“Karena apabila penyampaiannya melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenai sanksi sesuai pasal 104 ayat 2, berupa sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” terangnya.
Dalam hal belanja daerah, Yopie juga mengingatkan Pemkab HSS untuk konsisten pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PJMD), serta memprioritaskan program yang memihak pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Ketua Fraksi PKB Yuniati menyarankan, Pemerintah daerah hendaknya memaksimalkan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, “Serta memastikan alokasi anggaran betul-betul tepat guna dan tepat sasaran, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat,” tegasnya.
Ketua Fraksi PDIP Syarifudin mengimbau, hendaknya Pemerintah daerah mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan. Hal ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, sesuai ketentuan atau peraturan yang berlaku. (yat)
