KANDANGAN, koranbanjar.net – Kabut asap ringan melanda wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), pagi dan sore hari dalam seminggu terakhir. Masyarakat diimbau kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu penting.
Warga Desa Gambah Luar, Iqbal, mengatakan bahwa meski masih tidak membuat sesak bernapas, tetap saja ia khawatir dengan kesehatan udara yang dihirupnya.
Kota Kandangan dan sekitarnya berkabut tipis, pemandangan langit sedikit tertutup kabut. Tetapi yang terparah saat pagi dan sore hari.
Warga Tapin yang kebetulan singgah di HSS Irfan mengatakan, di Tapin hanya berkabut pagi hari. Tetapi menurutnya tidak separah di HSS, yang saat siang hari juga terlihat berkabut, meski sangat tipis.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPB Kesbangpol) Kabupaten HSS Efran mengatakan, walaupun berkabut tidak terlalu pekat, masih dalam batas wajar menurut pengamatannya, serta aktifitas masyarakat masih bisa berjalan baik.
“Tetapi tetap kami imbau kepada masyarakat, aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu penting dikurangi. Serta beraktivitas jangan terlalu pagi, karena atmosfer udara turun saat pagi, sehingga asap tadi akan turun, yang bisa mengganggu pernapasan,” imbaunya.
Efran juga menyarankan menggunakan masker saat keluar rumah. Jika kesulitan memperolehnya, dipersilakan berkoordinasi dengan Puskesmas yang menyediakan secara gratis.
Pelajar juga disarankan bisa dibantu untuk penggunaan masker melalui sekolahnya. “Silakan masyarakat yang memerlukan masker bisa koordinasi ke Puskesmas minimal bisa melindungi beraktivitas,” ucapnya.
Kabut yang terjadi diakibatkan banyaknya kebakaran hutan dan lahan. Diungkapkannya, berdasarkan data satelit yang terekam Satgas BPBD di lapangan tercatat 147 hotspot sejak 1 hingga 31 Agustus lalu, dengan luas total 103 hektar.
Hotspot yang dicatat, ujar Efran berdasar pantauan satelit aqua terra dan lapan, yang keakuratan persentasi apinya di atas 60 persen.
“Dari hotspot ini kita lakukan kroscek ke lapangan, dan memang benar ada di lokasi itu. Setelah itu dilakukan penanganan untuk bisa diminimalisir dampaknya,” ujarnya.
Pemerintah daerah menurutnya memang pada posisi cukup dilematis. Sebab secara peraturan perundang-undangan, masyarakat tidak diperbolehkan membakar lahan, tetapi rakyat perlu menjalankan ekonominya.
Tetapi diungkapkannya, pemerintah akan berupaya mencari jalan keluar yang baik, agar aktivitas perekonomian masyarakat bisa tetap jalan. Langkah ke depan, pihaknya ingin merencanakan pemanfaatan lahan jauh-jauh hari sebelum masuk musim kemarau, bekerjasama dengan banyak pihak. (yat/dra)