Oleh
Denny Setiawan (Pimred koranbanjar.net)
HARUS diakui, Kota Martapura merupakan kota yang identik disebut sebagai “Kota Santri”, “Kota Serambi Makkah” atau kotanya para ulama. Karena di kota ini telah lahir ulama-ulama kharismatik, bahkan ulama berskala internasional. Sebut saja, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datuk Kelampayan, Tuan Guru Zainal Ilmi, Syekh Abdurrahman Siddiq Tambilahan, Syekh Abdul Hamid Abulung, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, Syekh Badruddin dan masih banyak lagi para tokoh ulama yang berasal dari Kota Martapura.
Di Kota Martapura ini pula telah berdiri sebuah Pondok Pesantren tertua di Kalimantan Selatan yang mencetak para ulama se antero Banua Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke seluruh penjuru Kalimantan atau Tanah Borneo.
Sebagai masyarakat biasa yang berasal dari asli Kabupaten Banjar, karena nenek moyang saya berasal dari Desa Astambul, saya sangat miris bila mencermati pola pikir sebagian masyarakat Kota Martapura terhadap kemajuan pembangunan di Kota Martapura yang dicintai ini. Pola kemajuan pembangunan secara infrastruktur yang “mungkin” berpotensi menarik minat para investor ke Kota Martapura kerap “dibenturkan” dengan budaya religi yang serba tidak boleh.
Semisal pembangunan hotel berbintang, peningkatan tempat perbelanjaan modern seperti mall, serta berbagai potensi pembangunan yang akan berdampak terhadap ekonomi kerakyatan di “Kota Martapura” selalu saja terbentur oleh budaya religi yang Islami.
Menurut pandangan saya, pola pikir yang membatasi kemajuan pembangunan di Kota Martapura dengan budaya religi, tentu sah-sah saja. Terutama menjaga maruah Kota Martapura sebagai kota yang identik dengan sebutan Kota Santri atau Kota Serambi Makkah.
Namun demikian, pola pikir tersebut jangan sampai menghambat kemajuan pembangunan di Kota Martapura, hingga tertinggal dengan kota-kota lain, seperti kota tetangga seperti Banjarbaru atau Banjarmasin. Di Kota Martapura tentu saja dapat dibangun pusat perbelanjaan modern seperti mall atau hotel berbintang, namun tentunya diatur dengan regulasi yang sesuai dengan budaya Islami. Misalnya, Mall Syariah atau Hotel Berbintang Syariah.
Kita ambil contoh di Saudi Arabia, khususnya di sekitar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Munawarah. Tempat asal munculnya agam Islam. Di sekitar lingkungan Masjidil Haram telah bermunculan hotel-hotel berbintang kelas dunia yang disertai dengan mall yang tentunya sangat syariah. Begitu pula di sekitar Masjid Nabawi Al Munawarah, juga sangat banyak hotel-hotel berbintang serta tempat perbelanjaan modern dari kelas bawah hingga kelas atas.
Membandingkan kondisi demikian, saya berfikir, mengapa Pusat Perbelanjaan Pasar Batuah tidak digarap seperti demikian? Sementara infrastruktur, seperti fasilitas ibadah di sekitarnya, yakni Masjid Agung Al Karomah, lokasi Pasar Batuah sangat memungkinkan untuk ditingkatkan menjadi seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Al Munawarah.
Sebaliknya, saya sering mendengar, kemajuan pembangunan Pasar Batuah untuk menjadi sebuah pusat perbelanjaan modern seperti mall sering dibenturkan karena tidak sesuai dengan identitas Kota Martapura sebagai Kota Serambi Makkah. Lantas, apakah kondisi Pasar Batuah seperti sekarang justru bisa membebaskan tempat itu menjadi tempat yang rawan dengan tindak maksiat?
Menurut pandangan saya, justru keadaan Pasar Batuah seperti sekarang sangat rawan dijadikan tempat maksiat. Coba perhatikan, khususnya setiap malam, Pasar Batuah terutama pada lantai atas, sangat gelap gulita. Sebagian pertokoan di lantai atas itu, kumuh dan tak keruan, bau pesing, bahkan tidak jarang sering digunakan untuk tindakan seperti mabuk atau berbuat mesum. Karena kondisi dan situasinya yang sangat memungkinkan bagi siapa saja untuk berbuat demikian.
Bayangkan jika sebaliknya. Jika kawasan Pasar Batuah itu dijadikan pusat perbelanjaan modern atau semacam mall syariah, yang disertai penerangan benderang di setiap sudut, lalu apakah masih ada masyarakat yang nekat berbuat demikian? Apalagi kawasan itu disertai petugas trantrib, sekuriti yang setiap saat mengawasi. Bukankah ini merupakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat luar bagi Pemerintah Kabupaten Banjar. Saya pikir, pembangunan pusat perbelanjaan seperti demikian, tidak harus bersumber dari dana APBD Kabupaten Banjar. Yang dibutuhkan hanya kepiawaian stakeholder dalam upaya menarik minat investor untuk membangun Kota Martapura lebih maju.
Lebih-lebih di sekitar Pasar Batuah sudah berdiri Masjid Agung Al Karomah yang sangat megah, bukankah sangat menarik diberikan akses khusus yang modern menggunakan eskalator dari “Mall Syariah Batuah” menuju Masjid Agung Al Karomah bagi pengunjung, pedagang yang mau melaksanakan ibadah. Dan masih banyak lagi yang dapat dimaksimalkan dari keberadaan Pasar Batuah untuk dijadikan “Mall Syariah Batuah” untuk menjadi salah satu kawasan wisata religi di Kota Martapura.
Masih banyak konsep yang bisa dilakukan Pemkab Banjar untuk menjadikan Kota Martapura lebih maju dan berkembang. Mungkin ada pertanyaan bagaimana memindahkan pedagang yang sekarang? Bagaimana mengakomodir pedagang agar bisa tetap berjualan di “Mall Syariah Batuah”, menurut saya hal itu pasti bisa dilakukan, semua tergantung pada kemauan para stakeholder di lingkungan Pemkab Banjar.
Bagi saya, silakan bagi pejabat Pemkab Banjar yang tertarik menindaklanjuti konsep ini atau “mencuri” konsep ini untuk diterapkan. Semua tidak terpenting, sebaliknya yang terpenting, saya sangat menginginkan Kota Martapura maju dan berkembang, siapa pun yang membutuhkan konsep untuk melengkapi kemajuan pembangunan Kota Martapura, saya sangat “berambisi” untuk ikut berpartisipasi, setidaknya menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk Kota Martapura yang sangat saya cintai. ([email protected])
