Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK bersama Bupati dan Walikota se-Kalsel menghadiri Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, di Aula H Idham Chalid, Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Jumat (1/12/2023).
BANJARBARU, koranbanjar.net – Dalam Sambutannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel Syafriadi menyampaikan pertumbuhan APBN Kalsel dalam kurun waktu Tahun 2022 hingga 30 Desember 2023.
Ia mengatakan, seiring perkembangan teknologi, Provinsi Kalimantan Selatan melesat 5,57 persen di Triwulan III Tahun 2023.
“Di tengah gejolak ekonomi global, instabilitas geo politik, dan kenaikan suku bunga, tekanan arus modal, serta el nino yang kalau dilihat di lapangan pertumbuhan ekonomi di Kalsel triwulan III-2023 masih tetap menunjukkan pertumbuhan” katanya.
Realisasi APBN di Kalsel sampai dengan 30 November 2023 untuk pendapatan negara mencapai 106 Persen atau Rp 19,83 triliun dari pagu.
Untuk belanja negara sampai dengan 30 November 2023 Kalsel ada di angka 28,86 Triliun atau 89,17 persen.
Terdiri dari belanja kementerian lembaga yang ada sebesar 82 persen, sementara dari BKD 91,52 persen yang didominasi oleh BPBH, dengan yang tertinggi ada di Kabupaten Balangan.
Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menjelaskan penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD ini sangat penting guna acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif pada 2024.
“Presiden juga menyampaikan pesan ke kepala daerah untuk serius memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dari waktu ke waktu, penurunan stunting serta mempercepat realisasi belanja,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK berpesan agar DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 yang telah diserahterimakan, dapat digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk mengakselerasi pembangunan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalsel.
“Setiap instansi pengelola dana APBD harus betul-betul memanfaatkan alokasi dana yang telah diberikan dalam rangka percepatan, pertumbuhan, dan pemerataan pembangunan di Banua,” ucap Politisi Partai Golkar itu.
Pemerintah daerah atau kelembagaan, kata H Supian HK kerap kali mengeksekusi pekerjaan pada akhir tahun. Hal tersebut dianggap tidak bagus dan harus segera diubah.
“Tentu saja ini perlu diubah mindset-nya supaya bisa dilaksanakan mulai awal tahun dan pelaksanaan pembangunannya bisa segera dinikmati masyarakat,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, diserahkan juga penghargaan kepada lembaga dan pemerintah atas kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2023.
Penghargaan kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2023 kategori kecil diberikan kepada BKN, BPKP, dan BKN. Sedangkan, kategori sedang diterima BNN, BPOM, dan Kementerian Pertahanan.
Untuk penghargaan kinerja penyaluran dana transfer daerah tahun 2023 diterima KPPN Pelaihari, KPPN Banjarmasin dan KPPN Tanjung.
Kinerja penyaluran KUR terbaik diserahkan kepada Regional Office BRI Banjarmasin, Bank Kalsel dan Bank Syariah Indonesia Regional IX Kalimantan.
Selanjutnya, kinerja penyaluran pembiayaan ultra mikro terbaik tahun ini diberikan kepada PT PNM Cabang Banjarmasin. (bay)
