BANJARBARU,KORANBANJAR.NET – Dua Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Perindo Kota Banjarbaru menyatakan mundur secara resmi dari keanggotan dan kepengurusan DPD Perindo Kota Banjarbaru.
Bahkan keduanya juga mengajukan pernyataan mundur dari pencalegan DPRD Kota Banjarbaru kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarbaru, Senin (14/5) siang tadi.
Surat pernyataan mundur tersebut juga langsung disampaikan langsung kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Perindo Kota Banjarbaru, kemudian ditembuskan ke Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Perindo Provinsi Kalsel serta ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo.
Dua Ketua DPC tersebut adalah Ketua DPC Partai Perindo Banjarbaru Selatan, Fadlan Panani dan Ketua DPC Partai Perindo Banjarbaru Utara, Kusno.
Hal itu dikemukakan Kusno kepada koranbanjar.net saat melakukan jumpa pers, Senin (14/5) sore sekitar pukul 17.30 wita.
“Pertama kita memang mau fokus ke pekerjaan, dan kedua kita ini selama menjadi pengurus di tingkat bawah menjalankan perintah dari atas, namun selama menjadi pengurus, ternyata program yang disiarkan di televisi tidak sesuai dengan yang saya alami. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan orang atau partai, tetapi kami hanya bicara apa adanya. Di televisi, DPP mengiklankan program pemberian gerobak untuk UKM (Usaha Kecil Menengah), tapi kenyataan yang kami alami sampai sekarang di Banjarbaru Utara, jangankan bantuan gerobak, bautnya saja tidak ada,” ucapnya.
Program bantuan gerobak yang dijanjikan pihak DPP tersebut, lanjut dia, hingga selama 3,5 tahun menjadi Ketua DPC Banjarbaru Utara, tidak pernah diterimanya.
“Secara realisasi di lapangan tidak ada, akhirnya ketika masyarakat bertanya, kapan realisasinya, saya berusaha menutupi dengan cara memberikan bantuan kepada pelaku UKM dengan biaya pribadi. Tetapi saya kan punya keterbatasan, sampai kapan seperti ini? Daripada saya bonyok, mending saya mundur,” terangnya.
Dia menambahkan, secara manajemen Partai Perindo memang bagus, bahkan Sipol Partai Perindo termasuk yang tertinggi se Indonesia. Namun tidak dengan program UKM yang terjadi di Banjarbaru Utara dan Selatan.
Lebih jauh dikemukakan, selama ini dirinya sangat memahami konsekuensi berpolitik, termasuk memerlukan biaya. Tetapi kalau hal itu dilaksanakan dengan kemampuan finansial pribadi, tentunya dia punya batas kemampuan. Lebih penting adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Kami memberitahukan kepada masyarakat, bahwa nanti akan ada program bantuan gerobak. Nah, ketika masyarakat bertanya kepada saya, lalu saya menjawabnya bagaimana? Sedangkan bantuan itu sampai sekarang belum ada di tempat kami. Akan tetapi, mudah-mudahan dengan mundurnya saya dari kepengurusan Partai Perindo ini, bantuan itu segera turun. Hal itu sudah cukup membuat saya senang,” bebernya.(maf/sir)
