Sebanyak 14 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 4 satuan kerja (Satker) di Kalimantan Selatan segera berkecimpung di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Hal ini disampaikan Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Teuku Dahsya Kusuma Putra atau akrab disapa Dahsya lewat wawancaranya kepada media ini di ruang kerjanya Kantor Bawaslu Kalsel Banjarmasin, Jumat, (8/9/2023).
“Alhamdulullah sudah ada 14 pegawai PPPK yang nantinya bekerja di Bawaslu,” ucapnya.
Selain 14 pegawai PPPK, juga segera dibentuk 4 satuan kerja (satker) atau Bawaslu 4 kabupaten diantaranya, Tanjung, Kotabaru, Tanah Laut dan Tapin.
Mengapa harus Kabupaten Tanjung, menurut Dahsya sebab Tanjung sangat berdekatan dengan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Sedangkan Kotabaru, karena bagian wilayah Kalsel paling ujung dan berbatasan di bagian utara dengan Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, bagian timur dengan Selat Makassar, dan selatan Kabupaten Tanah Bumbu serta Laut Jawa.
“Kalau barat berbatasan dengan kabupaten balangan, hulu sungai tengah, banjar dan tanah bumbu untuk itu keberadaan satker ini harus benar-benar kita dorong,” terangnya.
Sementara untuk 14 pegawai PPPK, sebelumnya ada 4 orang lebih dulu sudah dilantik, Sedangkan 10 pegawai PPPK lainya akan segera menyusul dilantik oleh Bawaslu RI.
“Memang pemenuhan pegawai PPPK ini tentu saja sangat berarti bagi kami selaku jajaran di sekretariat Bawaslu Kalimantan Selatan,” katanya.
Sebelumnya lanjut Dahsya, pihaknya melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRD Kalsel dan Komisi I, untuk meminta support dan dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel.
“Bahwa dalam menghadapi pemilu dan pemilukada nanti kami benar-benar membutuhkan dukungan Pemda, bukan hanya dukungan dari ssgi finansial tetapi juga dari sisi sumber dayanya,” terang Dahsya.
Kemudian lebih lanjut dijelaskan Dahsya, pihaknya meminta dukungan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel agar memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki mencukup syarat sesuai ketentuan dari Bawaslu RI dapat ditugaskan di Bawaslu Provinsi.
“Sehingga dapat menduduki jabatan-jabatan seperti kepala sekretariat bawaslu definitif, dan tiga jabatan kasubag,” sebutnya.
Dirinya sangat berharap ada putra-putri ASN di daerah yang dianggap cakap dan mampu berkontribusi dalam mengawal pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang di seluruh Bawaslu kabupaten kota.
“Terutama empat kabupaten tadi,” sebutnya.
Karena tambahnya ke 4 satker kabupaten ini segera diusulkan ke pusat agar secepatnya dilantik.
“Karena jujur saja kami bakal kewalahan menghadapi tahapan pemilu nantinya jika menggunakan tenaga yang ada tanpa ada penambahan,” akunya.
Selain juga kesulitan saat pegawai Bawaslu Provinsi diturunkan ke daerah menjadi pelaksana tugas (Plt) Kepala Sekretariat Bawaslu di kabupaten.
“Beban tugas dan beban yang akan kita berikan kepada mereka justru nanti akan bertambah,” ungkapnya.
Saat ini dari 6 Bawaslu kabupaten kota yang sudah terbentuk, masih ada 7 kabupaten yang belum ada satker. Adapun 7 wilayah tersebut adalah, Banjarbaru, Balangan, Amuntai, Kandangan, Barabai, Batola, dan Tanah Bumbu.
“Kita sangat berharap ke tujuh kabupaten ini segera menyusul dibentuk satker Bawaslu,” harapnya.
(yon/rth)
