Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) RI Airlangga Sutarto melakukan rapat koordinasi penanganan Covid 19 bersama Bupati Walikota se-Kalimantan Selatan. Kesempatan ini dimanfaatkan Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar melaporkan bahwa daerahnya vaksin kurang.
TANAHBUMBU,koranbanjar.net – Rakor Virtual yang di pandu Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA itu digelar di Gedung Ideham Chalid Banjarbaru, Jumat (20/08/2021) dan terhubung ke ruang DLR Kantor Bupati Tanbu.
Dihadapan Menko, Bupati Tanah Bumbu HM Zairullah Azhar yang hadir bersama Kapolres dan Kajari, melaporkan persoalan penanganan Covid 19 di Tanah Bumbu.
Sebutnya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sudah melakukan langkah strategis dalam hal penanganan Covid 19.
Mulai pendirian Posko di tiap desa, sosialisasi hingga menyiapkan rumah sakit darurat.
Namun saat ini persoalan yang paling penting disampaikan Bupati Tanbu kepada Menko Perekonomian maupun pada pihak pemerintah pusat yakni berkaitan dengan vaksinasi.
Meski itu Bupati melaporkan pula, pelaksanaan vaksinasi di Tanah Bumbu pada dosis pertama sekitar 11,7 %. Sedangkan untuk dosis kedua 7,2% dan dosis ketiga baru 0,01 %.
Sehingga menurutnya, sebagaimana yang pernah diusulkan pada Pj. Gubernur, agar adanya penambahan vaksin untuk Kabupaten Tanah Bumbu.
Mengingat antusiasme warga ke tempat dilaksanakannya vaksinasi, bahkan ada yang kesana kemari meminta segera divaksin.
Namun kenyataan saat ini, pemerintah daerah mengalami persoalan keterbatasan yang harus dicarikan jalan keluarnya.
“Sebagaimana kita dengar bahwa bakal ada tambahan vaksin sebanyak 70 juta dosis dan semoga ini bisa terbagi, kerena harapan kami supaya ada keseimbangan, bukan hanya di Pulau Jawa tapi di luar Pulau Jawa khususnya seperti Kalsel,” pintanya.
Terangnya lagi, vaksinasi ini sejatinya harus di lakukan maksimal, sehingga seimbang dengan kegiatan yang telah dilakukan yang sifatnya dari hulu dan berkaitan dengan P3M maupun 5M.
Oleh sebab itu Bupati Tanbu meminta kepada ppemerintah pusat semoga pembagian vaksin ini bisa secepatnya, sehingga langkah strategis yang dilakukan selama ini bisa seimbang dan lebih sinergis.
“Bahkan jadi catatan khusus, kalau misalnya pemerintah pusat secara nasional memang belum bisa melakukan penganggaran secara maksimal. Kita usul agar daerah-daerah diberikan kelonggaran untuk pembelian vaksin, tapi tentu mendapatkan payung hukum agar pelaksanaan itu bisa mendapatkan legalitas,” jelasnya.
Sebagaimana respon Menko Perekonomian terkait fakta di lapangan perihal animo warga minta divaksin itu sudah dilaporkan kepada Presiden.
“Saya melaporkan kepada presiden, masyarakat begitu antusias bahkan ada yang menunggu sampai selesai, namun vaksinnya sudah habis. Presiden pun menjawab bahwa persoalannya sama di tiap daerah,” imbuhnya.
Persoalan mendasar, pemenuhan vaksin itu tak seperti membeli pisang goreng. Jadi harus pesan sesuai jadwal.
“Ini baru pesanan Minggu ke empat, jadi sesuai dengan vaksin datang kita langsung bagikan,” ujarnya.
Saat ini pemerintah sudah membeli vaksin sampai akhir tahun dengan jumlah 428 juta. Namun dari jumlah itu baru 90 juta yang bisa divaksinasi di semester satu dan semester dua. Namun pemerintah pusat sudah membuat program.
“Semoga ini tetap sesuai schedule dan pembagian vaksin di Kalsel bisa sesuai harapan masyarakat dan kepala daerahnya,” pungkasnya. (kominfotanahbumbu/dya)
