Usulan dibangun rumah dinas untuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dekat gedung baru di kawasan perkantoran Pemprov Kota Banjarbaru harus benar-benar dikaji serius jangan sampai malah menjadi bangunan yang mubazir.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Usulan dan saran dibangunnya rumah dinas anggota dewan Kalsel dari Supian HK selaku pimpinan wakil rakyat Rumah Banjar itu mendapat respon menohok dari salah satu anggotanya, dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Asbullah.
“Usulan tersebut harus dikaji benar-benar, jangan sampai malah menjadi fasilitas yang mubazir,” ujarnya.
Menurutnya, setiap anggota DPRD Kalsel harus ditanya terlebih dahulu apakah usulan rumah dinas tersebut setuju atau tidak, apakah anggota dewan menginginkan atau tidak.
“Kalau banyak yang tidak menginginkan buat apa dibangun namun tidak ditempati. Kan sayang APBD kita, mending dananya digunakan untuk keperluan lain yang lebih tepat,” sarannya
Lanjut Asbullah, sementara ini tunjangan perumahan untuk anggota dewan Kalsel sudah ada. Tentu harus melihat terlebih dahulu asas manfaatnya, sejauh mana fasilitas itu berguna.
“Tetapi kalau memang usulan rumah dinas ini disetujui atau diinginkan oleh anggota dewan demi untuk membuat nyaman maka tidak jadi masalah,” ucapnya.
Khawatirnya sambung Asbullah, ketika rumah dinas itu dibangun ternyata para wakil rakyat Rumah Banjar ini justru hanya mengambil tunjangannya saja.
“Ini yang saya katakan tadi di awal sayang kalau jadi bangunan yang mubazir,” tegasnya.
Karena kata Asbullah para anggota legislatif periode tahun 2024-2029 ini terlihat banyak berlatar belakang pengusaha.
“Jangan-jangan justru rumah mereka lebih mewah ketimbang rumah dinas, mana mungkin mereka mau tinggal di sana (rumah dinas,red),” sebutnya.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK pernah mengusul dan berharap akan dibangun rumah dinas untuk anggota DPRD Kalsel yang berdekatan dengan gedung baru di kawasan perkantoran Pemprov Kalsel, di Kota Banjarbaru.
Harapan tersebut ia sampaikan di awak media saat wawancara di sela acara Groundbreaking momen seremoni dimulai pembangunan konstruksi gedung DPRD Kalsel awal Juni lalu.
Pada kesempatan itu dirinya berharap usulan ini dapat terealisasi di tahun 2025 atau 2026. Tujuannya supaya anggota dewan itu bekerja dekat dengan kantor dewan untuk memudahkan mobilisasi.
“Kalau di Banjarmasin, selain jarak tempuh cukup jauh, juga akan menambah biaya transportasi,” alasan Supian HK kala itu. (yon/bay)
