BANJARBARU, koranbanjar.net – Aksi demo, Selasa (3/12/2019) pagi, dilakukan Ketua LSM KDS Intan Jamrud Gatot Noor S (44) untuk para anggota Dewan di depan Kantor DPRD Banjarbaru dengan membacakan tuntutan.
“Saya banyak mendengar stigma diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV Aids (ODHA) atau kawan-kawan pengidap HIV Aids. Untuk menghentikan diskriminasi tersebut, harus datang dari diri kita sendiri,” ucapnya kepada koranbanjar.net.
Inti dalam tuntutan tersebut, Gatot menjelaskan, jangan ada lagi larangan untuk aksi-aksi pihaknya untuk merangkul para pengidap HIV Aids di Banjarbaru.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru Ahmad Nur Irsan menanggapi hal tersebut. Menurutnya, ODHA di Banjarbaru memang perlu pendampingan dari pihak pemerintah khususnya SKPD terkait, yakni Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
“Jadikan momen peringatan Hari Aids Sedunia (HAS) tanggal 1 Desember lalu, untuk pihak terkait guna lebih optimal dalam pendampingan,” ucap pria dari Fraksi Keadilan Sejahtera Amanat Nasional itu saat dihubungi, Selasa (3/12/2019) malam, melalui whatsapp.
Ia menjelaskan, mengenai larangan atau apapun yang dimaksud dalam tuntutan itu pihaknya belum mengetahui.
“Kita kembalikan ke aturannya saja, siapa yang harus mendampingi dan bagaimana pola pendamping nya. Sebenarnya LSM, satu diantara yang ikut berperan melayani pendampingan ODHA ini. Justru pemerintah menjadi terbantu meringankan tugas nya,” katanya.
Dituturkannya, ada usaha preventif, kuratif, dan promotif yang bisa dilaksanakan dengan sinergi oleh LSM.
“Sebagai komunitas yang peduli terhadap ODHA. Sehingga, pemerintah mencapai visi 2030 tersebut,” tandasnya. (ykw/maf)
