Tugas sebagai wakil rakyat segera berakhir, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan evaluasi kegiatan reses selama 5 tahun menjabat.
BANJARMASIN, Koranbanjar.net – Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, Selasa (2/1/2024) membeberkan bahwa selama ini penyaluran aspirasi masyarakat kerap terkendala saling lempar ranah dan kewenangan, dari lembaga atau instansi yang membidangi.
“Paling banyak adalah ranahnya pusat seperi balai besar. Kita ini tidak ada imamnya untuk Komisi V akhirnya kan blunder sama saja tidak ada manfaatnya,” bebernya usai menutup masa sidang ke III tahun 2023.
Sementara untuk ranah provinsi dan kabupaten sejauh ini selalu terfasilitasi dan terealisasi dengan baik, meskipun tak jarang juga mengalami masalah, lagi-lagi soal tumpang tindih kewenangan.
Misalkan kata politisi senior Golkar Kalsel ini, ada keluhan dan usulan dari Dinas Pendidikan yakni terkait SMA. Tetapi begitu kita reses ditemukan ada keluhan dari sekolah lain seperti SD, Madrasah Ibtidayah, dan sekolah agama lainnya.
“Ini kan imamnya ada di kementerian agama, ini kan jelas berarti kita usulkan ke kementerian agama,” terangnya.
Akan tetapi lanjut Supian, walaupun ranah Kementerian Agama (Kemenag) semestinya dibantu oleh wakil rakyat dari Kalsel yang ada di DPR RI.
“Semestinya dibantu oleh sebelas orang wakil rakyat dari Kalsel disana,” ucapnya dengan nada kecewa.
Dirinya berharap di sisa-sisa waktu menjelang berakhir jabatan sebagai wakil rakyat di daerah, didengar dan diperhatikan aspirasi yang disampaikan.
Selama beberapa periode wakil rakyat dari Kalsel yang duduk di DPR RI banyak tertumpuk di Komisi II, III dan VII.
Sementara untuk komisi bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur seperti jalan yaitu Komisi V tidak ada satupun legislatif dari Kalsel.
Permasalahan ini harus dikonsolidasikansecara internal partainya. Selain usulan di daerah pemilih (dapil).
Untuk itu di tahun 2024 ini dirinya sangat berharap agar APBD Rp10 triliun lebih benar-benar dimanfaatkan 40 persen untuk pembangunan, 40 persen untuk pendidikan, dan sisanya untuk biaya belanja dan sebagainya.
“Itu harus terserap terarah benar-benar kepada yang membutuhkan namun jangan sampai bertentangan dengan aturan,” tandasnya.
(yon/rth)
