Setelah terpilih sebagai Walikota Solo pada Pilkada Serentak 2020 lalu, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan bakal dilantik pada akhir Februari mendatang. Namun demikian, dia mengaku masih belum bisa memastikan.
“Wah enggak tahu. kita tunggu saja dari Pak Mendagri. Ada kabar itu tanggal 17 (Februari), ada kabar juga itu mundur sampai akhir bulan. Ya saya ngikut aja,” kata Gibran di Solo dikutip dari CNNIndonesia.com, Selasa (9/2/2021).
Perlu diketahui, Wali Kota Solo saat ini, FX Hadi Rudyatmo akan mengakhiri masa jabatan pada 17 Februari. Namun, hingga saat ini Kemendagri masih belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada 2020.
Gibran tak terlalu mengurusi hal itu. Sambil menunggu jadwal pelantikan, dia menggali informasi dari Pemerintah Kota Solo mengenai rutinitas Rudy selama menduduki jabatan Wali Kota Solo.
Koordinasi juga telah dilakukan dengan Bagian Umum Pemkot Solo yang mengurusi semua kebutuhan rumah dinas walikota Solo.”Pertanyaan yang pertama saya tanyakan apa kebiasaan-kebiasaan Pak Rudy,” ucap Gibran.
Rudy, kata Gibran, mulai menemui tamu pukul 06.00 WIB. Selanjutnya Rudy berangkat menuju Balaikota Solo pukul 07.00 WIB.
Gibran juga memastikan program-program Pemkot Solo semasa Rudy memimpin tetap dilanjutkan. Salah satunya mider projo.
Mider projo sendiri berupa kunjungan lapangan yang dilaksanakan dengan bersepeda bersama-sama. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Jumat diikuti Wali Kota Solo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) serta jajaran Kepala Dinas hingga kepala BUMD.
Gibran juga menjamin akan melanjutkan kebiasaan Rudy menebus ijazah warga yang ditahan sekolah karena belum melunasi biaya pendidikan.
Untuk sekolah negeri, pembebasan biaya dilakukan dengan Surat Keputusan dari Wali Kota. Sementara untuk sekolah swasta, Rudy harus merogoh kantong pribadi.
“Saya tegaskan, jadwalnya jangan diubah. Mider projo, program ijazah nanti kita lanjut. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan baiknya Pak Rudy pasti saya lanjutkan,” katanya.
Terpisah Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan saat ini pihaknya belum menentukan jadwal pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2020 lantaran masih ada sengketa di Mahkamah Konstitusi.
“Secara prinsip, Kemendagri berupaya agar pelantikan dapat dilakukan tepat waktu, sesuai dengan akhir masa jabatan,” kata Benni saat dihubungi.
“Namun demikian sangat tergantung juga pada kesiapan masing-masing daerah, terutama dalam memenuhi persyaratan pelantikan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan,” sambungnya.(CNNIndonesia/sir)