Pemerintah Provinsi(Pemprov)Kalimantan Selatan dinilai terkesan tidak berpihak pada nasib pendidikan di Kalimantan Selatan, sehingga membuat Komisi IV DPRD Kalsel meragukan dan mempertanyakan perhatian instansi terkait.
BANJARMASIN, KoranBanjar.Net –
Melalui keterangan tertulisnya kepada media ini, Kamis (9/7/2020) di Banjarmasin, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, M.Lutfi Saifuddin, mempertanyakan sejauh mana keperdulian mereka terhadap dunia pendidikan di Kalsel, mengingat dalam visi misinya Pemprov menempatkan prioritas program Kalsel Cerdas diurutan pertama.
Dalam hal ini, Pemprov Kalsel mengalokasikan anggaran sekitar Rp.400 Milyar bahkan lebih untuk penanggulangan wabah Covid-19 yang menyasar bidang kesehatan, jaminan sosial dan ekonomi, tanpa mencantumkan upaya penyelamatan pada sektor pendidikan.
“Padahal anggaran dunia pendidikan juga termasuk yang direalokasikan dengan jumlah sebesar Rp.88 Miliyar,” ujar Lutfi, biasa dirinya disapa.
Menjadi keprihatinan,.pada awal bulan Juni 2020 secara resmi Komisi IV menyampaikan rekomendasi penanganan dampak Covid-19 pada sektor pendidikan yang merupakan rangkuman aspirasi dari masyarakat yang diterima.
“Namun hingga saat ini belum juga terealisasi, alasan masih dalam pertimbangan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kalsel,” kata Politisi Gerindra Kalsel ini kesal.
Rekomendasi penanganan dampak Covid-19 pada sektor pendidikan ini diusulkan dengan anggaran senilai Rp.33 Milyar, yang meliputi, bantuan Jaringan Internet Pendidikan Gratis, dan bantuan alat tulis.
Bantuan ini ditujukan khusus bagi peserta didik SMA/SMK/SLB yang terdampak, jumlahnya sekitar 20.000 orang, berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak MKKS agar penyalurannya tepat sasaran.
Selanjutnya bantuan sektor pendidikan ini diharapkan dapat meliputi seluruh tingkatan jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta, termasuk sekolah keagamaan Madrasah dan Pondok Pesantren di seluruh Kalsel.
Tentu upaya mewujudkan ini memerlukan kerjasama antara Pemprov dan 13 Pemkab/Kota, mengingat biaya yang diperlukan pasti sangat besar.
Namun bila dikembalikan pada kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah tentu tidak akan melebihi anggaran pendidikan yang sudah terealokasi untuk biaya percepatan penanganan Covid-19.
Bila dijumlah secara keseluruhan anggaran baik Pemprov maupun 13 Pemkab/Kota bisa mencapai 2 Trilyun,” jelasnya.(yon)