Komisi III DPRD Provinsi Kalsel menggelar rapat kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalsel. Rapat ini membahas beberapa program prioritas Pemrov Kalsel salah satunya pembangunan jembatan Pulau Laut, Senin (4/9/2023) siang.
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Sahrujani mengungkapkan Dinas PUPR Provinsi Kalsel telah telah menyampaikan 11 program prioritas, salah satunya Jembatan Pulau laut, tetapi program tersebut hingga saat ini belum ada persetujuan dari pusat.
“Terkait jembatan Pulau Laut, di perencanaan tahun 2023 APBD belum masuk karena harus ada lampu hijau dari kementerian PUPR,” ucap politisi Partai Golkar itu.
Menurutnya, keberadaan Jembatan Pulau laut nantinya bukan cuma sekedar menghubungkan Pulau Laut yang menjadi tempat ibukota Kotabaru, melainkan pula bisa membuka keterisolasian serta memajukan perekonomian di wilayah pesisir dan timur Kalimantan Selatan.
Lanjut dikatakannya, pihak PUPR harus segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pusat guna percepatan program prioritas itu.
“Rencananya, hari ini PUPR segera bertolak ke Jakarta untuk membicarakan jembatan pulau laut tersebut, dan semoga ada hasilnya,” harapnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan Jembatan Pulau Laut yang bentang utamanya sekitar 700 meter, mulai dilaksanakan sejak periode pertama Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin (2005 – 2010) dan meletakkan tiang pancang di Pulau Laut Kotabaru dan Batulicin ibukota Kabupaten Tanah Bumbu. (Bay)
