Terkait dengan tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Banjar sejak tahun 2021 hingga 2024 menjadi perhatian serius anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar, M Norhusain. Bahkan anggota DPRD Banjar dari Partai Nasdem ini akan mengusulkan pemanggilan terhadap pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar untuk agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP)
BANJAR, koranbanjar.net – Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) selama 4 tahun terakhir, mulai tahun 2021 hingga 2024 membuat anggota Komisi IV DPRD Banjar bertanya-tanya, ada apa gerangan? Padahal Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar selalu mendapat alokasi anggaran yang cukup besar untuk mengendalikan AKI dan AKB.
“Sementara ini kami belum mendapatkan data tentang AKI dan AKB selama tahun 2021 hingga 2024 di Kabupaten Banjar. Namun dengan adanya informasi ini, saya akan usulkan kepada Ketua Komisi IV untuk mengagendakan RDP dan pemanggilan kepada pihak Dinas Kesehatan,” ungkap M.Norhusain kepada koranbanjar.net, Selama malam, (8/7/2025)
Disebutkan, adapun materi yang mungkin akan ditanyakan dalam RDR, antara lain, soal data AKI dan AKB di Kabupaten Banjar sepanjang tahun 2021 hingga 2024. Kedua, soal metode yang selama ini digunakan sehingga AKB masih tinggi. Ketiga, anggaran yang dialokasikan digunakan untuk kegiatan apa saja?
“Mungkin dalam RDP kami akan menanyakan dengan pihak Dinas Kesehatan, apa saja metode yang digunakan selama ini, sehingga Angka Kematian Ibu masih tinggi. Kalau alokasi anggaran sudah cukup besar, mengapa AKB cenderung masih tinggi? Apa penyebabnya, ini akan menjadi pertanyaan kami,” ucapnya.
Setelah menanyakan beberapa poin tersebut, ujar Norhusain, mungkin pihaknya juga akan mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan. “Hasil dari RDP nanti, mungkin kami akan mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan. Dari hasil itu pula, mungkin kami akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait kinerja Dinas Kesehatan,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, dr.Widya Wiri Utami kepada koranbanjar.net, Jumat (4/7/2025) mengutarakan, AKI maupun AKB ditentukan bukan berdasarkan persentasi, melainkan jumlah per jiwa.
Menurut dr.Widya didampingi 2 stafnya menyebutkan, tahun 2021 Angka Kematian Ibu berjumlah sekitar 150-an jiwa, kemudian tahun 2022 AKB turun menjadi sekitar 140-an jiwa, sedangkan tahun 2023 kembali naik menjadi 180-an jiwa, dan tahun 2025 angka kematian ibu menyentuh 200 jiwa lebih.
Disinggung mengenai upaya untuk mengendalikan AKI dan AKB pada setiap tahun, dr.Widya mengaku sudah melakukan berbagai upaya, antara lain, memberikan pembekalan kepada setiap bidan desa melalui pelatihan-pelatihan.
Selain itu, salah satu penyebab angka kematian ibu maupun bayi di Kabupaten Banjar masih tinggi, menurut dia, warga Kabupaten Banjar yang sudah pindah domisili ke daerah lain, namun masih tercatat sebagai warga Kabupaten Banjar. Sehingga ketika meninggal dunia saat persalinan, yang bersangkutan masih terdata sebagai warga Kabupaten Banjar.
“Ada beberapa ibu melahirkan yang bersuami dengan warga kabupaten lain, namun KTP (Kartu Tanda Penduduk) masih beralamatkan Kabupaten Banjar, sehingga tercatat sebagai warga Kabupaten Banjar,” ungkapnya.
Dia juga menjelaskan, selain membekali bidan-bidan desa, pihaknya bersama stakeholder lain dalam satu tim juga menempuh upaya-upaya lain untuk menekan angka kematian ibu dan bayi.
Sementara itu, disinggung mengenai alokasi anggaran sejak tahun 2021 hingga 2024 untuk mengendalikan Angka Kematian Ibu dan Bayi, dr.Widya tidak bisa menyebutkan.
Bahkan saat ditanya alokasi anggaran pada tahun 2025, dia juga tidak menyebutkan. Tetapi dia hanya menyebutkan, bahwa setiap tahun Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar selalu mendapatkan support dari Bappedalitbang Kabupaten Banjar untuk memperoleh anggaran yang dimaksudkan.(sir)
