Mahkamah Konstitusi (MK) belum bisa memastikan jadwal kapan Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH untuk memutuskan perkara gugatan Undang-undang Pemilu tentang sistem pemilu proporsional terbuka.
JAKARTA, koranbanjar.net – Terlebih, saat ini MK dalam tahap penerimaan kesimpulan perkara dari pihak-pihak terkait sebelum sidang pembacaan putusan.
“RPH itu bersifat tertutup. RPH itu agendanya membahas perkara, kemudian mengambil kesimpulan, dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi. Tertutup di lantai 16 yang dibantu oleh pegawai-pegawai tersumpah,” kata Juru Bicara MK Fajar Laksono di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).
Namun, Fajar juga tidak bisa memastikan durasi yang dibutuhkan para hakim konstitusi untuk melakukan RPH dan memutuskan perkara. Yang jelas setiap hakim konstitusi membuat legal opinion (LO).
“Setelah disisir semua, diteliti, sudah siap putusannya, baru kemudian diagendakan sidang pembacaan putusan,” ujarnya.
Meski begitu, Fajar memastikan MK tidak akan berlama-lama dalam menentukan keputusan agar perkara ini segera rampung.
MK diketahui telah menerima permohonan uji materi atau judicial review terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.
Keenam orang yang menjadi Pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).
Sebanyak delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI pun menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP, dan PKS.
(Suara.com)
