BANJARBARU, koranbanjar.net – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah serta dana desa tahun 2020, Kamis (14/11/2019), yang diserahkan langsung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta.
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengatakan, sesuai arahan Presiden RI terkait pentingnya kerja tim dalam mensinergikan tujuan pembangunan. Bukan ego sektoral, instansi, dan daerah.
“Program kerja pemerintah merupakan kerja besar yang memerlukan kerja tim. Semua harus fokus dan bersinergi saling mendukung untuk membawa kita pada sebuah tujuan Nasional. Agenda besar negara ini jangan sampai ada lagi ego sektoral, institusi, daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, satu pesan penting yang disampaikan Presiden dan harus menjadi atensi yakni memastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis.
“Tetapi dapat barangnya, dapat manfaatnya untuk rakyat. Itu yang terpenting karena dulu sudah bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen,” terangnya mengutip pesan dari pidato Presiden RI Jokowi.
Menurutnya, Presiden meminta kepada pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah agar secepatnya membelanjakan dana DIPA 2020 sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Penggunaan dana APBN 2020 sudah dimulai sejak Januari. Presiden menyerahkan DIPA senilai Rp1.767 triliun,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, nilai tersebut terdiri dari DIPA untuk 87 kementerian dan lembaga senilai Rp909,6 triliun dan DIPA transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp856,9 triliun.
Informasi yang dihimpun, Presiden mengingatkan ketidak pastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi menghantui nyaris semua negara, sehingga diharapkan belanja APBN bisa memicu pertumbuhan ekonomi sedini mungkin.
“Review pesan penting Kepala Negara ini harus menjadi atensi Bupati dan Walikota dan Kepala SKPD di Provinsi Kalsel. Apa yang diwanti Presiden Jokowi, jika tidak dilaksanakan akan berdampak negatif bagi pembangunan daerah,” imbaunya.
Setelah ini, lanjutnya, Pemprov Kalsel akan segera melakukan proses belanja infrastruktur dan pembangunan yang sudah diprogramkan agar segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banua Kalimantan Selatan.
“Saya mohon doa untuk kelancaran pembangunan yang sedang dijalankan dan memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat,” lanjutnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan, DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan dalam melaksanakan seluruh program pembangunan.
“Guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, pemerintah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut,” tuturnya.
Kelima program prioritas tersebut yakni pembangunan SDM, infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan kebijakan, transformasi ekonomi, dan birokrasi. (ykw/maf)
