Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dalam penangulangan masalah stunting.
BANJAR,koranbanjar.net – Perhatian ini antara lain ditunjukkan Konsultan Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Tin Herawati yang berkunjung langsung bertemu anak penderita stunting di Desa Bawahan Selatan, Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, Rabu (6/10/2021).
Kedatangan tenaga ahli Kemenko PMK RI ke Kabupaten Banjar tak sendiri tapi didampingi Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan.
Kedatangannya disambut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Banjar, Siti Hamidah beserta jajaran.
Rombongan ini terlebih dulu mengadakan diskusi dengan pihak desa dan kecamatan setempat, bertempat di kantor Desa Bawahan Selan, lantas disambung mendatangi dua keluarga stunting.
Setibanya di rumah yang dituju, Tin Herawati dan rombongan disambut seorang ibu dan anaknya yang mengalami stunting umur 21 bulan.
Anak tadi terlihat ceria dan mudah berinteraksi dengan orang lain.
Apalagi Tin Herawati nampak akrab dan menyesuaikan diri sambil menggendong anak tersebut, juga memperhatikan kondisi kesehatan dengan menanyakan pemberian asupan gizi makanan.
Dari keterangan ibunya, diketahui anak itu pilih-pilih dalam makanan. Sehingga, dianggap kekurangan gizi dan mengalami stunting. Lantas, Tin Herawati memberikan masukan bagaimana pemberian gizi yang tepat.
Dikonfirmasi disela kegiatan, Tin Herawati menjelaskan, kedatangan pihaknya ke Kalsel ingin melihat langsung kondisi keluarga yang anaknya stunting, sekaligus dapat diketahui permasalahan apa saja yang dihadapi.
“Dengan pihak pemerintah dan stakeholder tadi kami juga berdiskusi terkait kendala dihadapi, dan apa yang harus dilakukan ke depannya. Sehingga, masukan-masukan itu dijadikan bagian laporan ke Menko PMK nanti untuk kualitas program pembangunan keluarga lebih baik,” ungkap Tin Herawati.
Permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak, sebut dia, menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia.
Mengutip dari laman Kemenko PMK, berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, diketahui prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 27,7%.
Data World Bank tahun 2020 menunjukkan bahwa prevalensi stunting Indonesia ada pada urutan ke 115 diantara 151 negara di dunia.
Presiden RI Joko Widodo sendiri sudah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024, dengan menunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.
Sedangkan Menko PMK Muhadjir Effendy diamanahkan menjadi wakil ketua pengarah di bawah Wapres KH Ma’ruf Amien sebagai ketua pengarah.
Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Ramlan mengatakan, Kalsel termasuk dalam 10 besar angka stunting tertinggi se-Indonesia dengan persentase 31,75 persen.
“Ini berdasarkan data survei Studi Status Gizi Balita Indonesia,” imbuhnya.
Bagaimana Kabupaten Banjar?
Angka di Kabupaten Banjar 36,87 persen yang berada di posisi tengah dari 13 Kabupaten Kota se-Kalsel, tertinggi adalah Kabupaten Balangan 52,10 persen, disusul Tabalong 44 persen, dan Hulu Sungai Selatan 42 persen.
Dijelaskan Ramlan, untuk 2024 angka stunting ditargetkan mengalami penurunan menjadi 14 persen, tiap tahunnya harus menurunkan 3,55 persen.
Target tersebut lebih tinggi dari target nasional yang ditetapkan hanya 2,5 persen per tahun.
“Kami akan membentuk tim pendamping keluarga di Kalsel yang totalnya 3.072 orang pendamping,” cetus Ramlan.
Satu tim terdiri dari bidan desa, PKK, PPKBD yakni kader KB di desa tiap tim mendampingi 6 ribu penduduk. Mereka akan memantau, mengedukasi, dan memberi penyuluhan bagi keluarga stunting.
Di tempat sama, Kepala Dinas PPKBP3A Banjar, Siti Hamidah mengungkapkan, Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Ketua TP PKK Hj Nur Gita Tiyas sangat konsen dan intens dalam penanganan stunting di Kabupaten Banjar.
“Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan dari pemerintah pusat ini dapat membantu penurunan angka stunting di Kabupaten Banjar lebih cepat,” harap Siti Hamidah.
Ia menambahkan, program penanganan stunting yang dilakukan Kabupaten Banjar meliputi penyuluhan kesehatan reproduksi, pencegahan perkawinan dini, serta pencegahan stunting dengan bekerjasama lintas sektor.
Penutup kunjungan Kemenko PMK di Desa Bawahan Selan Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar, pihak keluarga yang dikunjungi juga diberi bingkisan berisi paket kebutuhan pokok. (dya)