Suara kritis kembali menggema dari ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (25/6/2025).
BANJARMASIN, koranbanjar.net – Fraksi Gerindra dan PKB menyoroti sederet persoalan yang dinilai mencerminkan lemahnya tata kelola anggaran, minimnya progres pembangunan, hingga potensi pendapatan daerah yang justru raib tak jelas.
Fraksi Gerindra menyorot tajam hilangnya potensi penerimaan dari retribusi pelayanan air curah dan air baku di Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula, yang hingga kini tak memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
”Mohon penjelasan kepada pemerintah daerah,” tegas anggota Fraksi Gerindra, Husnul Fatahillah, saat membacakan pandangan umum fraksi.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan nihilnya kontribusi dari PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers) atas jasa alur Sungai Barito, padahal aktivitas lalu lintas sungai tetap berjalan dan berpotensi besar memberi pendapatan bagi daerah.
Kritik pun diarahkan pada kejanggalan belanja bahan bakar operasional Bus Banjarbakula yang tidak sesuai dengan kondisi riil, serta pembayaran proyek swakelola di Dinas PMD Kalsel yang melebihi progres dan bahkan melampaui tahun anggaran. Kelebihan insentif pemungutan pajak di Bapenda Kalsel juga menjadi sorotan.
Lebih jauh, Fraksi Gerindra mendesak agar penguatan infrastruktur tak hanya fokus pada fisik, tapi juga menyentuh produktivitas ekonomi kerakyatan, terutama sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.
”Kita harus dorong infrastruktur yang menopang sektor-sektor ini agar ekonomi rakyat benar-benar tumbuh,” tandasnya.
Sementara itu, Fraksi PKB menyoroti rendahnya realisasi belanja modal tahun 2024 yang hanya menyentuh sebagian kecil dari total APBD sebesar Rp12 triliun, dengan Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang justru membengkak hingga Rp2,9 triliun.
”Silpa sebesar ini menunjukkan lemahnya eksekusi program. Ini berpotensi menunda pembangunan, menghambat infrastruktur, dan memperburuk pelayanan publik yang justru paling dibutuhkan masyarakat,” tegas Aulia Azizah, juru bicara Fraksi PKB.
Meski menyampaikan kritik keras, Fraksi PKB tetap memberi apresiasi atas keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
Namun, mereka menegaskan, transparansi tanpa eksekusi adalah kosong belaka.
”Kami harap pemerintah memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” ujarnya.
Menanggapi kritik dan sorotan itu, Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Sekda M Syaripuddin menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas masukan dari fraksi-fraksi.
”Insya Allah semua masukan akan kita tindak lanjuti agar tidak ada lagi kebocoran-kebocoran. Kita evaluasi dan perbaiki agar ke depan lebih baik,” jawabnya singkat saat wawancara dengan awak media usai paripurna.
Namun publik menanti lebih dari sekadar ucapan. Apakah langkah korektif itu akan nyata atau hanya janji yang kembali menguap seperti anggaran yang tak terserap? Waktu akan menjawabnya. (yon/bay)
