Soal IKN, Bupati PPU; Sebelumnya Kami Tidak Tahu, Andai Bocor Banyak Makelar Tanah

PASER, koranbanjar.net – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi satu dari dua kabupaten di Kalimantan Timur yang terpilih menjadi lokasi ibu kota baru. Pemerintah daerah terus bersiap, termasuk membuka pintu lebar-lebar bagi jutaan warga baru yang akan datang.

Seperti ratusan juta warga Indonesia, Abdul Gafur Mas’ud baru tahu pada Senin (26/8) lalu, bahwa Penajam Paser Utara adalah lokasi calon ibu kota baru. Sebelum hari itu, ujarnya, belum pernah ada tanda-tanda, bahwa kabupaten itu yang akan terpilih. Tentu saja hal itu cukup mengejutkan, karena Mas’ud adalah Bupati Penajam Paser Utara (PPU). Dua kali VOA menanyakan itu kepadanya untuk memastikan, dan jawaban sama.

“Kami tahunya ketika Bapak Presiden mengumumkan, sebelumnya kami tidak pernah tahu. Kami belum pernah ada komunikasi secara langsung kepada Bapak Presiden, tetapi saya yakin (cara) ini adalah yang terbaik juga, karena kalau nanti dibocorkan, banyak sekali makelar tanah,” kata Mas’ud sambil tertawa.

Sejak keputusan presiden disampaikan Senin lalu, masyarakat PPU berada dalam gelombang rasa syukur. Hari Rabu (28/8) pagi misalnya, Mas’ud menjalani upacara adat Tapung Tawar sebagai ungkapan rasa syukur bersama tetua adat di kantor bupati setempat. Pada Kamis, Mas’ud mengikuti sejumlah acara di Yogyakarta, masih dengan cerita yang penuh semangat tentang calon ibu kota baru itu.

Mas’ud menyebut keputusan Jokowi sebagai tinta emas. Tidak hanya di kabupaten yang dipimpinnya, dia yakin dampak perpindahan ibu kota akan merata secara langsung di seluruh Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku. Luas kabupaten ini 3.333 Km persegi, sementara Jakarta hanya 661 Km peresgei. Ada 10 juta orang di Jakarta, berbanding terbalik dengan PPU yang hanya berpenduduk sekitar 160 ribu. Karena itu, kata Mas’ud, mereka membuka tangan untuk siapa saja yang akan datang.

“Saya tidak pernah pesimistis tentang kedatangan orang-orang dari luar kabupaten kami. Saya juga merasa, bahwa seluruh orang yang datang dengan KTP Republik Indonesia itu adalah saudara saya,” kata tambah Mas’ud.

Banyak Persiapan Dibutuhkan

Namun, di luar rasa syukur itu, Mas’ud juga mengakui ada banyak yang masih harus dilakukan. Di sektor kesehatan misalnya, pihaknya masih harus meningkatkan status rumah sakit agar lebih layak. Pembangunan infrastruktur di 30 desa dan 24 kelurahan juga terus digenjot. Tidak kalah penting adalah kesiapan sumber daya manusia lokal, agar mampu memperoleh manfaat dari proyek besar ini.

Hal itu juga diakui Nicko Herlambang, Kepala Bagian Pembangunan, Setda PPU. Bahkan dia mengatakan, perbaikan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas.

“Memang kami kejar-kejaran dengan waktu, karena penetapan ibu kota ini cepat sekali, dan kami harus speed up untuk proses pembangunan di Kabupaten kami. Kesiapan tata ruang, kesiapan juga penduduk kami. Kesiapan manusia menjadi hal yang paling fundamental. Kalau kami bisa membangun ibu kota tapi nanti sebagai masyarakat kami tersisihkan, ini menjadi problem besar buat kami. Kami tidak ingin hal itu terjadi. Kami ingin menyiapkan SDM. Kami ingin menyiapkan keruangan kami,” kata Nicko.

 

Nicko merinci, Bappenas telah menetapkan bahwa 40.000 hektar areal pengembangan ibu kota tahap pertama ada di PPU. Karena itulah, kabupaten itu harus menyusun perencanaan tata ruang yang baru bersama pemerintah pusat. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyiapan anggaran untuk persiapan lokal segera dilakukan.(ns/uh/voa/sir)