Kementerian Pertanian (Kementan) melalui arahan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan pemerintahan bersih harus diwujudkan di lingkup Kementan, di antaranya penerapan audit ISO 37001:2016.
BANJARBARU, koranbanjar.net – Perilaku suap dan korupsi merupakan musuh bersama sehingga perlu menjaga dan mempertahankan norma-norma baik yang telah dianut selama ini.
“Kita ingin seluruh jajaran di Kementerian Pertanian, bahkan hingga semua UPT, untuk menerapkan pemerintahan bersih. Karena kita mau pembangunan pertanian bisa maksimal untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia,” kata Syahrul.
Ditambahkan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi mengajak kepada seluruh unit kerja di bawah koordinasinya untuk dapat menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan salah satunya dengan menerapkan audit ISO 37001:2016.
“Penerapan ISO 37001 tentunya bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas layanan institusi sebagai organisasi yang taat pada peraturan anti penyuapan dan peraturan pemerintah sehingga kinerja kita betul-betul bersih,” kata Dedi.
Menyikapi hal diatas, Manajemen SMK-PP Negeri Banjarbaru kembali melakukan Audit Eksternal ISO, namun kali ini terkait Audit Surveillance Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau ISO 37001:2016.
Audit dengan ruang lingkup Management Of Vocational Education ini dilakukan secara daring melalui zoom meeting yang dilakukan oleh auditor dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia, Selasa (22/11/2022).
Kegiatan audit ini melibatkan beberapa fungsi atau bagian di SMK-PP N Banjarbaru yang erat kaitannya dengan Implementasi SMAP.
Seperti Top Manajemen, tim Fungsi Kepatuhan, Tim Satuan Pengendali Internal (SPI), Bagian Penjaminan Mutu, Bagian Kurikulum, Bagian Tata Usaha, Bagian Kesiswaan, Bagian Humas dan Kerjasama, serta Bagian Sarana dan Prasarana.
Dipaparkan oleh Kadek Ayu Irma Hilmiafami selaku lead auditor dari PT. Garuda Sertifikasi Indonesia menjelaskan, “Pelaksanaan audit surveillace ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016) dengan kriteria audit,” papar Kadek.
Melalui penilaian dengan metode sampling dengan melakukan melakukan tinjuan dokumentasi, wawancara, serta observasi. Akhirnya dari kesimpulan hasil audit dari SMK-PP N Banjarbaru di rekomendasi mendapatkan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016).
Menanggapi hasil di atas, Kasubag Tata Usaha SMK-PP N Banjarbaru, Johan Pujianto mengatakan, “Kami mengucapkan Alhamdulillah kami layak mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016).
Catatan-catatan minor yang disampaikan oleh Auditor, nantinya akan kami lakukan perbaikan, sehingga catatan di audit kedepan sudah dilaksanakan “ujarnya.
Ditambahkan Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Budi Santoso, “Mudah-mudahan ini mencerminkan keadaan kami seperti itu yang belum pernah di audit, tetapi Insya Allah dalam pelaksanaannya kami sudah menerapkan anti penyuapan, karena kami SMK-PP di bawah Kementerian Pertanian yang sudah menerapkan Wilayah Bebas Korupsi atau WBK,” tambah Budi.
“Dengan komitmen dan kerjasama semua unsur, SMKPP Banjarbaru dinyatakan layak untuk mendapatkan sertifikasi ISO 37001:2016. Penerapan ISO tersebut dalam upaya mewujudkan pelayanan publik tanpa suap, pungli dan gratifikasi demi mengoptimalkan fungsi pelayanan,” tutup Budi. (Tim Ekspos SMK-PPN Banjarbaru/dya)
