Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kotabaru, bersama Ketua, Wakil Ketua dan Komisi I DPRD Kotabaru terus berupaya dalam mempercepat layanan akses internet bagi masyarakat Kotabaru, dengan melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pengajuan usulan proposal pengoptimalisasi pemenuhan jaringan Internet untuk layanan publik ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Kamis (15/6/2023).
KOTABARU, koranbanjar.net – Untuk merealisasikan Program Kerja DPRD Kabupaten Kotabaru tahun 2023, dalam melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan ini juga merupakan bukti semakin seriusnya Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Legislatif dalam mendukung sarana dan prasarana infrastruktur akses telekomunikasi dan informatika untuk masyarakat Kotabaru Bumi Saijaan.
Pengajuan usulan proposal ini langsung oleh Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis bersama Wakil Ketua, Komisi I serta Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kotabaru.
Kunjungan ini bermaksud untuk mengajukan proposal usulan dalam mengoptimalisasikan pemenuhan jaringan internet untuk layanan publik, dan masih adanya jaringan Blank Spot di wilayah Kabupaten Kotabaru, terutama di daerah Kecamatan-Kecamatan yang terpisah dengan pulau.
Nanang Fakhturahman selaku perwakilan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi menyambut baik kedatangan rombongan DPRD dan Diskominfo Kotabaru.
Di mana dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia.
“BAKTI Kominfo mempunyai 6 program utama diantaranya, pembangunan BTS di Daerah 3T dan pembangunan ekosistem digital,” ucapnya.
Perlu diketahui, BAKTI Kominfo mempunyai visi untuk menjembatani kesenjangan digital di Indonesia dapat dijalankan dengan melibatkan BUMDesa, sebagaimana dilaksanakan BUMDesa Pancamandala, sehingga terjadi kemandirian dan keberlanjutan dalam pemanfaatan telekomunikasi dan informasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Kadis Kominfo Kotabaru Gusti Abdul Wakhid menjelaskan, Bahwa Daerah Kabupaten Kotabaru merupakan Daerah terluas di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan mempunyai pulau-pulau yang terpisah, sehingga masih adanya pelayanan publik yang terhambat dikarenakan masih adanya jaringan blank spot dan sinyal lemah, selain itu perlunya penambahan perbaikan jaringan mengingat kabupaten kotabaru sebagai penyangga Ibu Kota Negara yang baru nantinya.
“Tidak lupa juga saya mengucapkan terimakasih atas inisiasi anggota Dewan untuk bersama-sama mengusulkan, beberapa jaringan seluler yang masih banyak blank spot di Kotabaru, sehingga pelayanan publik ada yang masih tertunda maupun terhambat, dan Kabupaten Kotabaru merupakan daerah yang memiliki banyak pulau yang terpisah-pisah, berbeda dengan Kabupaten lain yang pulaunya hampir berdampingan dengan Kecamatannya. Seperti Pulau 9 yang ada di Kotabaru kita menuju pulau tersebut memakan waktu beberapa jam untuk sampai ke Pulau tersebut,” jelas Wakhid.
Selain itu, rombongan dari Anggota DPRD Kotabaru yang hadir juga berharap dari pertemuan dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dapat menerima usulan dari DPRD Kotabaru dalam mengoptimalkan jaringan internet.
“Diharapkan dari pertemuan ini mudah-mudahan usulan kita ini masuk untuk memperbaiki jaringan yang ada di Kabupaten Kotabaru,” kata salah satu perwakilan dari DPRD Kotabaru. (Bay)
