Sekretaris Daerah Tanah Bumbu H Ambo Sakka mengikuti rapat Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja Pengelolaan PAD Kabupaten Tanah Bumbu, dilaksanakan secara zoom meeting bertempat di Digital Live Room Kantor Bupati Tanah Bumbu, Kamis (26/8/2021).
TANAHBUMBU,koranbanjar.net – Menurut juru bicara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Selatan, Suherman, menyampaikan beberapa tujuan pemeriksaan pendahuluan.
Ialah, memperoleh pemahaman hal pokok/obyek pemeriksaan, mengidentifikasi masalah, menentukan area kunci, merumuskan tujuan-tujuan potensial pemeriksaan dan menentukan pemeriksaan serta menyusun Matrik Desain Pemeriksaan (MDP) Kriteria Pemeriksaan.
Alasan pemeriksaan adalah isu strategis RPJMN 2020-2024 terkait penyelenggaraan desentralisasi pada pelaksanaan otonomi daerah.
Dalam Renstra BPK 2020-2024, salah satu fokus pemeriksaan yaitu potensi permasalahan pengelolaan PAD pada pemerintah daerah.
Fokus dan sasaran pemeriksaan diantaranya fokus pengelolaan PAD yaitu Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah.
Sedangkan sasarannya adalah Regulasi, Aspek kelembagaan, Aspek tata laksana Pengelolaan PAD, Dukungan sumberdaya dan Pengembangan subyek dan obyek PAD melalui Intensifikasi dan Ektensifikasi PAD.
Adapun pelaksanaan pemeriksaan, WFO – BPK di Banjarbaru 25 – 31 Agustus 2021, dan WFO – Entitas di Tanah Bumbu, 1 – 15 September 2021.
Bupati Tanah Bumbu HM. Zairullah Azhar, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah H. Ambo Sakka menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan penghargaan dan terimakasih karena Kabupaten Tanah Bumbu dijadikan locus pemeriksaan.
Dampak dari pandemi COVID-19 di Kabupaten Tanah Bumbu, PAD menurun secara signifikan.
Karenanya Bupati beserta jajaran mengadakan rapat dan menganalisa faktor utama yang sebenarnya mengapa terjadi penurunan pada PAD.
Pemerintah berkesimpulan bahwa untuk sementara disebabkan oleh pandemi covid-19.
Langkah-langkah strategis yang Insya Allah akan didiskusikan dengan BPK, terkait potensi-potensi intensifikasi dan ekstensifikasi untuk bisa meningkatkan PAD selama didalam koridor Perundang-undangan yang dibenarkan.
Pemerintah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu siap menerima BPK untuk melaksanakan pemeriksaan ini dan siap memfasilitasi, karena ini kepentingan audit.
“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh SKPD yang tergabung dalam SKPD penghasil siap untuk diperiksa dan siap untuk memberikan informasi termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan itu,” ujar Sekda mengakhiri sambutannya.
Hadir pada kegiatan itu Inspektorat Tanah Bumbu, Kadis Kominfo, Dinas Kesehatan dan Instansi terkait. (kominfotanahbumbu/dya)
